Warga Pasang Plank Warning di Lahan SLBN Tanjung
Foto: Plank warning dipasang warga di SLBN Tanjung. (KanalNTB.com)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Polemik bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mencuat setelah warga selaku pemilik lahan memasang plank sebagai tanda penegasan di depan sekolah tersebut, Senin (19/10).

Pemilik lahan Hendra Wiraksa mengungkapkan, pihaknya sudah jenuh lantaran pemerintah daerah maupun provinsi terus menjanjikan pembebasan lahan. Namun sampai saat ini belum ada titik terang, karena itu pihaknya meminta agar pemerintah menepati janji sebab lahan itu akan ia manfaatkan dalam waktu dekat.

“Saya yang segera memanfaatkan tanah ini jelas merasa dirugikan. Karena ini prosesnya sudah lama. Kemarin dijanjikan di APBD Perubahan tetapi sampai sekarang tidak ada,” ungkapnya.

Dijelaskan, pada tahun 2014 total lahan miliknya seluas 2 hektare, namun di tahun 2014 Pemkab Lombok Utara melalui Dikpora membeli lahannya seluas 60 are. Pada tahun 2018 saat pembangunan ia tidak pernah dilibatkan oleh komite, sehingga ia mengetahui bahwa tanahnya sudah berdiri bangunan justru di tahun 2019. Usut punya usut, pihak yang membangun diketahui mencaplok lahan tanpa sepengetahuan pemilik.

“Tahun 2015 setelah dibayar ada pemecahan dan BPN terbitkan sertifikat, saya pegang sertifikat sendiri dan dikpora juga begitu,” jelasnya.

“Tapi tahun 2019 kemarin pas saya mau jual tanah dan ke sini dengan calon pembeli, saya kaget kok ada bangunan berdiri di tanah saya,” imbuhnya.

Selain mendesak pemerintah untuk membayar lahannya atau model sewa entah bagaimana, Hendra juga telah melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum. Kini dirinya berharap dalam waktu dekat ada titik terang menyangkut persoalan lahan yang sudah lama terjadi itu. Jika harus dipindah kan bangunan itu, ia mempersilakan asalkan jangan ditaruh di atas lahan miliknya.

“Saya sudah laporkan ke Polres KLU kalau memang nunggu prosedur buatkan sewa kalau tidak ganti rugi. Dulu ada pertemuan Bulan Februari 2020 tapi sampai sekarang tidak jelas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Utara Gunadi yang dikonfirmasi mengaku jika memang sebelumnya sudah ada pertemuan antara pemilik lahan dengan pihak provinsi yang difasilitasi pemda. Namun ia menegaskan bahwa aset itu sudah menjadi milik Provinsi NTB, artinya untuk pembebasan pihaknya akan lebih intens komunikasi dengan pemprov.

“Kami ini komunikasi secara kedinasan dengan provinsi bukan hanya lisan tapi tertulis. Aset itu sudah jadi milik provinsi dan sudah dikuasai fisiknya jawaban provinsi sampai skarang belum ada. Kita harus intensif lagi komunikasi melalui pimpinan,” ucapnya.


Penulis: Eza

Editor: hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here