Warga Lias KLU Tolak Hibah Lahan Kemenkumham
Foto: keterangan Pers kuasa hukum warga. (KanalNTB)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Warga Dusun Lias, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menolak hibah lahan seluas tiga hektar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Melalui Kuasa Hukumnya, Feri Anis fuad.SH.,MA. warga menyatakan penolakan karena menurutnya pembagian tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Terkait masalah pembagian lahan yang dilakukan oleh kemenkumham seluas 3 hektar tersebut warga tetap menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kok mereka yang atur masalah pembagiannya, seharusnya warga yang atur luasnya berapa. selama ini kan kita bayar pajak warga tiap tahunnya,” ungkapnya pada wartawan.

Feri menganggap, pembagian hibah lahan tersebut tidak sesuai prosedur. Karena, kata Feri warga telah menempati tanah itu sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ada sebagian warga yang sudah memiliki SPPT.

“Awalnya mereka hanya pengguna dan statusnya adalah tanah negara. Tapi
warga tetap rutin bayar pajak bahkan di bebankan sewa,”ujarnya.

“Dengan tiga hektar yang dihibahkan oleh kemenkumham ini tentu warga merasa tidak cukup. Walaupun dibagi dua saja itu tentu belum sebanding,”imbuhnya.

Warga tetap menolak dengan pembagian itu dan warga memilih menempuh jalur lain dengan mengadukan persoalan ini langsung ke presiden. Feri dan warga setempat bahkan sudah bertemu langsung dengan juru bicara presiden ibu Anggi dan bersurat ke Presiden meminta rekomendasi terkait penempatan tanah untuk dibangunkan RTG.

“Suratnya sudah masuk, kita tinggal menunggu balasan saja dari istana presiden,”tegasnya.

Feri menilai, terkait persoalan ini seharusnya pihak Desa yang berperan aktif membantu warga untuk mengusulkannya ke pusat bukan malah warga sendiri yang datang langsung ke istana karena kasihan warga jika nanti di usir dari tanah tersebit tentu tidak akan ada Desa lagi.

Sembari menunggu kepastian dari Presiden warga Lias berharap pembagian ini bisa diubah sesuai dengan kesepakatan awal pada rapat tahun 2019 lalu, adil dan tidak ada persoalan di kemudian hari.

“Kita mengacu pada program presiden saja yang akan mensertifikatkan jutaan tanah warga,”tandasnya.

Sementara itu, PLT Sekda melalui Kepala Bagian Hukum Fathurahman menyampaikan, warga lias sudah menyampaikan penolakan atas hibah tanah tersebut, itu artinya persoalan ini tidak melalui pemerinrah daerah lagi.

“Warga sudah menyatakan penolakan, ini nanti sebagai bukti kami untuk melepas ini padahal persoalan ini tinggal sedikit lagi selesai,”ungkapnya.

Fathurahman mengatakan, pemerintah memperjuangkan tanah warga Dusun Lias ini karena ada surat permohonan yang masuk ke pemerintah untuk mempasilitasi. Ada surat kuasa yang dibuat dan itu menjadi dasar pemerintah untuk memperjuangkan ini.


Baca Juga:


“Jadi bukan kami membiarkan, sekian tahun ini kami pemerintah bolak balik ke Komnasham, ke Kemenkumham, bahkan ke kementerian Dalam Negeri semata-mata untuk memperjuangkan ini. Tidak pernah kami mau melepas seperti yang disampaikan, namun jika ini kemauan masyarakat untuk menempuh jalur lain dan langsung mengurus ke pusat entah melalui siapa yang terpenting kami pemerintah sudah berbuat, kepala desa sudah berbuat, kepala dusun sudah berbuat,”pungkasnya.


Penulis: Eza

Editor: hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here