Tiru New Zealand, Gubernur Zul Perintahkan Bank NTB Syariah Bantu Modal IKM/UMKM Tanpa Angsuran dan Bunga
Foto: Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (dok)

Mataram, KanalNTB.com – Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah menjiplak metode negara tetangga, Pemerintah New Zealand dalam menghadapi pandemi covid 19, yang memerintahkan lembaga keuangan dan perbankan di negara itu untuk mengucurkan modal kepada masyarakatnya atau IKM/UMK dan dunia usaha-nya, tanpa agunan, tanpa mengangsur dalam setahun pertama dan tanpa bunga.

“Kalau New Zealand saja sudah menerapkan konsep konsep keuangan syariah, apalagi kita di NTB sebagai daerah seribu masjid harusnya lebih maju”, ujar Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah saat acara Peluncuran Pembiayaan Skema Khusus UMKM Bank NTB Syariah, di Gedung Graha Bakti, Jum’at, (15/05).

Karenanya, Dr. Zul sapaan akrabnya meminta lembaga keuangan syariah harus hadir dan mampu menjadi penyelamat IKM/UKM menghadapi badai Covid 19 saat ini. Ia juga mengajak semua pihak, terutama lembaga keuangan, OJK, Kepala BI, OPD dan stakeholder lainnya untuk mendukung semangat dan optimisme UMKM dalam menghidupkan kegiatan usahanya, dengan cara mempermudah UMKM yang ada di NTB untuk mendapatkan dana awal atau modal memulai sebuah usaha.

“Saya berharap dengan program ini, semua UMKM yang ada di NTB bisa terbantukan, dan semoga bisa menambah semangat mereka memulai bisnis dan usahanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Bank NTB Syariah, Ir. Kukuh Raharjo dalam Presentasenya menjelaskan, ada tiga klaster yang menjadi sektor utama penggerak sektor ekonomi yang ada di NTB, yaitu meliputi sektor pertanian, industri dan pariwisata. Dan bila dilihat dari skala usaha, maka ada tiga klaster usaha yang ada di NTB. 89,77% adalah mikro, 10,16% adalah usaha kecil, 0,25% adalah sektor menengah yang saat ini terdampak dengan pandemi Covid19 adalah lebih banyak usaha mikro dan usaha kecil.

Ada dua skema khusus yang akan digelontorkan, yang pertama adalah pemberian penundaan pokok dan kapitalisasi marjin dalam satu tahun dan angsuran mulai dibayar tahun ke dua sampai dengan akhir jangka waktu yang kedua penyesuaian yang semula dari 30% menjadi 10%, dan itu juga bisa diambil dari pembiayaan yang ada, khususnya untuk pembiayaan kontraktor pengadaan barang dan jasa dari Pemprov ataupun Pemda.

“Simulasi yang kami lakukan adalah, apabila ada UMKM yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000, maka kami sudah berhitung untuk 12 bulan kedepan, kapitalisasi marjin yang akan terbentuk adalah sebesar Rp.4.500.000. Dan Rp. 4.500.000 juta ini akan dijumlahkan dengan pokok pembiayaannya sehingga pokok pembiayaannya akan berjumlah Rp.29.500.000. Rp.29.500.000 ini akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan pola angsurannya, misalnya dengan jangka waktu 5 tahun, berarti untuk 4 tahun kedepan angsurannya hanya sebesar Rp. 821.000,” jelas Kukuh Raharjo.


Baca Juga:


Terakhir, Raharjo menjelaskan bahwa dua langkah yang akan dilakukan jika program ini dilaunching Gubernur NTB, yang pertama dirinya mengharapkan adanya kerja sama dari dinas dengan bank NTB khususnya untuk memberikan rekomendasi UMKM yang bisa atau memenuhi ketentuan atau syarat memperoleh pembiayaan yang tadi disebutkkan. Yang kedua pihaknya akan proaktif menghubungi UMKM untuk melengkapi persyaratan kemudian dilakukan analisa sampai dengan akad dan pencairan.


Penulis: Pur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here