Tim Bantah Sikap Bawaslu Terkait Dugaan Kampanye Berbau Reses Hj Rabiatul Adawiyah
Foto: ilustrasi

LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Pembina Kasta NTB, Lalu Munawir Haris alias lalu Wink Haris membantah sikap Bawaslu yang menyatakan reses Hj Rabiatul Adawiyah yang berbalut kampanye.

Baca Juga:

“Tidak ada kampanye dalam reses tersebut,” kata Wink yang ketika itu sebagai fasilitator yang merekomendasikan lokasi-lokasi reses Hj Rabiatul Adawiyah, di Praya, Rabu (13/3).

Dijelaskan Wink, ketika itu pun tidak ada pembagian stiker, apalagi pada saat berlangsungnya reses. Namun, setelah selesai reses, ada anggota masyarakat yang meminta stiker dan itu juga terjadi setelah Hj Rabiatul meninggalkan lokasi.

“Tiba-tiba ini yang dijadikan dasar temuan Bawaslu dan mengatakan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu (Tipilu),” ujar Wink yang diduga juga ikut terlibat, karena statusnya sebagai ASN.

Ia pun mengakui, dirinya telah dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan, karena menyangkut statusnya sebagai ASN. Namun, ketika itu tegas Wink, ia tidak pernah memberikan pernyataan apapun, melainkan hanya memperkenalakan siapa Hj Rabiatul kepada masyarakat, bahwa Hj Rabiatul itu adalah wakil rakyat di DPD RI yang bertugas menjaring dan mendengar aspirasi masyarakat. “Hanya itu saja, dan bahasa saya pun normatif tidak ada kontek pembicaraan yang keluar dari aturan,” terangnya.

Oleh sebab itu, ia merasa kecewa atas sikap Bawaslu tersebut. Karena, sikap Bawaslu itu adalah diskriminatif, tebang pilih dan tidak profesional. Kecendurangan tindakannya itu adalah populis. Artinya, hanya orang-orang yang mempunyai popularitas tinggi yang ditindak. “Kalau memang mau profesional dan menegakkan aturan, silahkan tegaskan secara menyeluruh. Jangan tebang pilih,” tegasnya.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah terus mendalami kasus dugaan kampanye yang ditunggangi kegiatan reses oleh calon DPD RI Dapil NTB Hj Rabiatul Adawiyah. “Sejauh ini kita masih melakukan pendalaman, dengan memanggil beberapa pihak lainnya. Seperti bersangkutan, Wink Haris, KPU dan saksi penerima stiker ketika itu,” kata Ketua Devisi Penyelesaian sengketa  Bawaslu Loteng, Harun Azwari.

Tapi, dalam aturan itu tidak diperbolehkan. Karena, dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf h, yang bunyinya peserta pemilu dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye. Soalnya, reses itu kegiatan murni anggota DPR dan DPD, yang tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan mereka, apalagi saat ini mereka menjadi calon.

“Ini yang masih kita dalami. Apalagi, kegiatan resesnya dilakukan di lembaga pendidikan,” tungkasnya. (hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here