Tata Ruang Wilayah NTB Tuai Kritik Tajam Dewan
Foto: Kantor DPRD NTB. (KanalNTB.com)

MATARAM, KanalNTB.com — Usulan Revisi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemprov NTB menuai kritik tajam dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB.

Salah satunya, dari Fraksi Partai Gerindra menyoroti mengenai Rekomendasi Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Empang Pulau Sumbawa yang rencananya menggunakan lebih 1000 HA hektar lahan hutan pemerintah pusat.

“Fraksi Gerindra mempertanyakan dan meminta penjelasan apakah pemerintah sudah melakukan kajian/study kelayakan AMDAL dan DED (Detail Engineering Design) terhadap rencana pembangunan kilang minyak tersebut,” tanya Jubir Fraksi Gerindra Sudirsah Sujanto, Kamis (10/9).

Dewan ini juga mempertanyakan apakah pemprov sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat sekitar dan pemerhati lingkungan. Menurutnya Ini penting mengingat dampak lingkungan yang pasti terjadi pada proses pembangunan kilang minyak tersebut.

Apakah Pemprov juga sudah melakukan check and re check terhadap perusahaan yang akan membangun kilang minyak tersebut. Seberapa bonafid dan seriusnya, mengingat investasi kilang minyak akan memerlukan puluhan triliun.

“Jangan sampai seperti yang terjadi pada calon investor kereta gantung di lokasi wisata gunung rinjani yang sampai saat ini sudah tidak terdengar lagi. Padahal saudara Gubernur sudah mengumumkan kepada publik tentang pembangunan kereta gantung akan segera direalisasikan,” tekan politisi muda Udayana ini.

Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menyebut bahwa proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang menganalisis kemungkinan dampak dari kebijakan dan rencana program pembangunan didalam dokumen dampak dari revisi RTRW.

” Analisis terhadap kredibilitas investor menjadi hal penting yang juga menentukan keberhasilan peluang investasi,” jawabnya Gubernur NTB dalam paripurna DPRD jawaban Fraksi Fraksi terhadap Perda RTRW.


Baca Juga:


Selanjutnya, alokasi ruang yang diperuntukkan pada setiap kawasan untuk kegiatan industri diatur dalam indikasi arahan peraturan zonasi (IAPZ) secara cukup rigid dan teliti.


Penulis: Punk

Editor: hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here