Sudah Delapan Tahunan Mohan Jabat Ketua KONI, Didi: Kenapa Ributnya Sekarang?
Foto: Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi. (KANALNTB.COM)

MATARAM, KANALNTB.COM – Kritik tajam DPRD Provinsi tentang larangan jabatan ketua KONI dirangkap kepala daerah dan pejabat publik lainnya terus mendapat respon. Setelah Ketua KONI KLU yang juga pejabat publik sebagai Wakil Ketua DPRD setempat menyuarakan penolakannya untuk mundur, giliran ketua DPRD kota Mataram yang merespon negatif soal larangan rangkap jabatan ketua KONI bagi pejabat publik tersebut. Ketua DPRD Kota Mataram, H.Didi Sumardi mengatakan jabatan ketua KONI kota Mataram yang dijabat Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana adalah suatu hal yang lumrah

Menurut Politisi senior Golkar tersebut, sebagai pimpinan cabang olahraga (Cabor), pejabat publik ditunjuk sebagai ketua atau pengurus KONI merupakan hal yang lumrah di Indonesia.

“Saya punya data bahwa pejabat KONI di Indonesia di seluruh daerah itu kebanyakan dijabat oleh pejabat publik. Termasuk di NTB. Termasuk di Kota Mataram yang diketuai oleh wakil walikota Mataram,” jelasnya.

Malah sudah delapan tahunan wakil walikota Mataram H.Mohan Roliskana menjabat sebagai ketua KONI Kota Mataram. Ketua DPRD yang baru dilantik Kamis (26/9) tersebut pun merasa heran kenapa baru sekarang ini publik menyoroti tentang larangan pejabat publik yang merangkap menjadi pengurus inti KONI.

“Ini kalo gak salah Pak Mohan sudah 8 tahun menjabat KONI, kenapa ributnya baru sekarang ya?,” tanyanya balik pada KanalNTB.com, Jumat (27/9).

Didi pun menegaskan alasan kenapa pejabat publik ditunjuk sebagai Ketua KONI, itu merupakan strategi penyelesaian permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi setiap Cabor itu sendiri.

“Kenapa pejabat publik dipercayakan menjadi ketua KONI oleh pimpinan Cabor sesuai dengan tingkatannya, karena mereka paling tahu keadaanya. Para pimpinan cabor paling tahu permasalahannya itu lho.. Yang gak pernah ngurus olahraga ya ngga ngerti, hanya bisa komentar, bilang oh ini regulasinya begini, ya betul regulasinya begitu, namun kedalaman masalahnya gak dimengerti,” ucapnya.

Saya ini pimpinan Cabor. Saya tahu setiap detail permasalahan di cabor. Salah satu problem mendasar kita adalah berkaitan soal anggaran, dana-dana pembinaan dan penyelenggaraan event-event tertentu. Rupanya cabor-cabor memandang bahwa kenapa mempercayakan kepada pejabat publik supaya memiliki kemudahan bagaimana mendapatkan anggaran itu. Sesuai dengan pengaruh, kapasitas , pengalaman, kedudukan dan komitmennya. Tentu akan beda manakala kita tunjuk orang yang gak ditahu sama orang kan. Nah kalo orang yang berpengaruh ini misalnya ada kegiatan tertentu minta pihak tertentu membantu, ya siap pak ketua koni akan kami bantu. Begitu. Tapi kalo orang ecek-ecek ya sulit akan menggali partisipasi itu. Jadi, itu strategi untuk memudahkan fasilitasi pembiayaan kegiatan olahraga sehinggga dibutuhkan figur-figur yang berpengaruh” tegas Didi.

Sementara itu, terkait dengan aturan yang melarang pejabat publik merangkap sebagai pengurus inti KONI, Didi menilai bahwa aturan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan kebutuhan lapangan atau medan.

Baca Juga:

“Saya kira ini catatan kita untuk bagaimana kita apakah aturan harus direvisi atau diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kan bisa saja. Aturan itu kan dinamis. Meskipun kita harus berprinsip kita harus taat aturan, harus itu, namun manakala kondisi tertentu, kondisi medannnya mengatakan bahwa semua cabor mengatakan kita sepakat, misalnya di Mataram, aklamasi mengatakan pak Mohan sebagai Ketua ya mau bialng apa, itu kan mekanisme demokrasi juga. Jadi Ini sebagai telaah kita untuk membaca kebutuhan seperti apa,” tandasnya.

(wik)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here