Soal SLBN Caplok Tanah Warga, Ini Opsi yang Ditawarkan Pemerintah
Foto: Bangunan SLBN di KLU . (KanalNTB.com)

Lombok Utara, KanalNTB.com – Polemik soal Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang dibangun Komite Pembangunan tahun 2016 lalu diatas tanah warga belum ada titik temu. Kendati, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada posisi hanya memfasilitasi penyelesaiannya kewenangan persoalan SLBN itu sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi NTB.

Tertuang didalam pertemuan antara warga dan pihak aset pemprov yang difasilitasi pemda Lombok Utara dengan tiga opsi, dimana salahsatu opsinya adalah penghapusan aset bangunan gedung sekolah yang masuk di dalam lokasi tanah warga.

Sekretaris Daerah, H. Suardi yang dikonfirmasi Rabu (12/2) menyatakan dalam pertemuan dengan provinsi yang dihadiri oleh warga, pihak BPKD provinsi dan Dikbud provinsi itu terdapat tiga opsi.

Yang pertama opsi penyelesaiannya seperti yang dilakukan di Sumbawa dimana warga mengikhlaskan tanahnya. Yang kedua itu penyelesaian melalui proses pengadaan dan itu bisa dilakukan oleh provinsi. Yang ketiga itu apabila tidak bisa melalui proses pengadaan atau pembebasan maka bangunan yang berdiri diatas tanah warga itu akan dihapus.

“Tiga opsi ini bisa dipakai dan kita memfasilitasinya saja karena SLBN itu sudah kita serahkan ke provinsi. Provinsi lah yang memilki kewenangan itu,”jelasnya.

“Salah satu opsi yakni hapus aset bangunan sekolah itu dari daftat aset,”imbuhnya.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan soal deadline waktu yang diberikan oleh pemilik tanah, menurutnya sesuatu hal yang biasa. Pasalnya, wargan menginginkan prosesnya lebih cepat lebih baik.

Baca Juga:

“Kita akan berusaha agar diselesaikan secepatnya juga,” tandasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here