Soal Polemik SLBN Tanjung, LUCW : Pemerintah Teledor
Foto: Direktur LUCW Adam Tarpi'in. (KanalNTB.com)

Lombok Utara, KanalNTB.com – Polemik soal bangunan Sekolah Luar Biasa (SLBN) senilai Rp 2,4 miliar tahun 2016 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dibangun diatas tanah warga mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lombok Utara Coruptiom Wacth (LUCW).

“Setelah kita melakukan evaluasi bersama kawan-kawan lembaga, kontek persoalan tanah SLBN yang paling bertanggungjawab adalah komite pembangunan,”ungkap Direktur LSM LUCW, Tarfi’in Adam, Senin (17/2).

Menurutnya, ada keteledoran yang dilakukan pemerintah daerah atau provinsi selaku eksekutor.

Dikatakannya, siapapun tidak ingin keuangan negara itu terkontaminasi atau tercecer akibat keteledoran pemerintah itu sendiri. Konteks kebijakan tentunya ada sebuah keteledoran dan pastinya merugikan masyarakat juga. Kendati, pemda kembali akan memikirkan bagaimana menganggarkan kembali kegiatan yang seharusnya sudah tidak dipikirkan lagi.

Baginya, walaupun ada kesepakatan sekarang ini bahwa pemda siap mengganti rugi tanah warga, menurutnya tetap ini juga bermasalah. Artinya yang seharusnya anggaran ganti rugi itu yang semestinya untuk pembangunan lainnya tidak bisa digunakan karena dipakai untuk membebaskan lagi.

“Soal SLBN ini sedang kami telusuri apakah ada pelanggaran hukum didalamnya. Dan kalau kami menemukan indikasi hukum maka kami akan mengambil sikap untuk melapor ke APH,”ujarnya.

“Kalau melihat siapa yang salah pasti akan merunut pada komite pembangunan kemudian ada bagian evaluasi pemerintah juga. Kenapa tidak dilakukan cek end balancing dulu sebelum melakukan pembangunan,”sambungnya.

Sementara itu, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Lombok Utara, Hasto menyampaikan persoalan SLBN sedang dicari solusinya, walaupun hasil pertemuan sebelumnya dilakukan dengan tiga opsi.

Saat ini, kata Hasto, kewenangan SLBN sudah diserahkan ke provinsi sejak aturan bidang pendidikan menengah atas itu diambil alih oleh provinsi. Awal mula niatannya, pembebasan tanah tahun 2014 itu seluas satu hektar. Namun tim penilaian apraiser tidak bisa karena kemampuan angggaran hanya untuk 60 are. Karena pemindahan kewenangan itu kemudian dibangunlah SLBN ditandai dengan dibentuknya komite pembangunan ada konsultan merancang pembangunannya.

“Sekarang ini setelah dicek dan BPN dilibatkan kebenarannya ternyata sebagian tanah di bangunan itu berdiri di tanah warga. Tidak ada yang dibantah dan benar juga ada bagian tanah warga yang dibangun SLBN,”jelasnya.

Menurutnya, dari gambar sekolah itu, ada yang koordinasi yang tidak dilakukan komite pembangunan saat membangun.

Penyelesaiannya, lanjuta Hasto, ada tiga opsi itu dari provinsi mau menukar dengan tanah di depannya. Tapi warga tetap menolak. Otomatis provinsi minta waktu bagaimana solusi lainnya.

Daerah pada Prinsipnya sebagai fasilitator dalam persoalan SLBN itu dan sudah dilakukan. Tinggal bagaimana mencari solusinya saja. Tetapi jika memaksakan menggunakan APBD itu cukup berat, baik itu provinsi maupun daerah.


Baca Juga:


“Persoalannya itu hanya ada pada bangunannya saja, kalau di kontek lahan yang dibebaskan seluas 60 are itu sudah diserahkan ke provinsi,”tandasnya.

(Eza)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here