Sikap Tegas Bupati Loteng Diharapkan Hentikan Arogansi Kades
Foto: Dewan Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Hasan Masat (kiri), Bupati Loteng HM Suhaili FT (kanan). (kanalntb.com)

MATARAM, KANALNTB.COM – Dewan Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Hasan Masat angkat bicara terkait maraknya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Loteng.

Ia mengatakan, maraknya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diberapa desa di Loteng pasca pilkades menunjukkan sikap kepala kepala desa yang arogan. Kades mengesankan desa dilihat sebagai bangunan kekuasaan yang otoritas mutlak atau absolut ada pada Kades.

“Kepala kepala desa mengebiri hukum, menafsirkan aturan sesuai dengan kepentingan kelompok maupun golongannya. Ini tentu tidak baik bagi suasana pengembangan dan pertumbuhan desa yang membutuhkan kerjasama dan semangat musyawarah untuk mufakat,” ujar Hasan pada kanalntb.com, Sabtu (16/02).

Baca Juga:

Melihat dari dimensi hukum dan aturan yang ada, lanjut pria yang juga Dir. Lembaga Study Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi) NTB ini, pemerintah telah menyiapkan instrumen-intrumen hukum dan aturan untuk pengangkatan dan pemberhentian perankat desa. Diantaranya, UU No 6 thn 2014 tentang Desa, PP No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perda No 1 thn 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pembangunan Desa, dan Perbup No 43 thn 2018.

Itu semua adalah aturan yang jelas tegas mengatur soal soal pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

“Lucu aja bupati/wakil bupati membuat surat surat edaran yang memelas-melas kepada kepala desa. Yang dibutuhkan sikap tegas dan keberanian mengambil sikap. Beri Peringatan Tertulis beberapa kali. Jika tidak diindahkan, berhentikan dan tunjuk pelaksana tugas kepala desa. Itu yang harus dilakukan oleh Bupati!” ujar Hasan.

kalau hanya diberikan ancaman seperti tidak akan keluarkan ADD, disamping itu kekanak-kanakan dan akan menimbulkan masalah baru bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa. Masalah desa Ungga, desa Kabul dan beberpa desa yang berada di kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda) yang kini tengah berpolemik, juga bersumber pada tidak efektifnya pimpinan kecamatan dalam hal ini camat Prabarda.

Karena dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa camat menjadi bagian penting yang sangat menentukan.

“lagi-lagi soal keberanian Bupati yang sebaiknya segera menunjuk pelaksana tugas camat praya barat daya sebelum masalah masalah desa tersebut semakin krusial,” tutup Hasan. (dex)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here