Sebaiknya Golkar Tak Mengunci Diri dengan Paksakan Mohan Roliskana Jadi Cawali Mataram
Foto : Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, Mohan Roliskana

MATARAM, KANALNTB.COM – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Agus menilai Partai Golkar akan membuat Pemilihan Walikota Mataram (Pilwal Mataram) 2020 makin dinamis andai tak mengunci diri dengan memaksa mengusung Mohan Roliskana sebagai calon walikota. Sebab, fungsi partai dalam undang-undang partai politik salah satunya adalah rekrutmen calon pemimpin yang harus dilakukan secara demokratis itu bisa memecah kebuntuan dengan memunculkan nama-nama kader-kadernya yang potensial untuk diusung.

Menurut Agus, jika Golkar memaksakan diri mengusung Wakil Walikota Mataram sebagai calon Walikota maka partai pimpinan Airlangga Hartarto itu justru bakal terkunci. Sebaliknya jika Golkar mulai memunculkan kader dan diluar kader, maka hal itu justru membuka lebih banyak kemungkinan untuk membangun koalisi.

“Maka jika golkar konsisten dengan mottonya ‘suara golkar adalah suara rakyat’ maka golkar harusnya membuka kesempatan kepada publik untuk menjadi calon. Jika golkar hanya memberi kesempatan pada satu orang saja publik patut curiga dan bertanya konsistensi golkar terhadap motto tersebut,” kata Agus, Senin (8/07).

Selain Mohan Roliskana, saat ini sejumlah nama kader Golkar di Mataram juga sudah mulai meramaikan bursa bakal calon Walikota ataupun wakil walikota. Antara lain TGH Mujiburrahman Caleg DPRD Kota Mataram 2019 terpilih, yang punya basis massa kuat di Sekarbela, Misbach Muliadi Ketua Harian DPD I Partai Golkar dan Caleg DPRD NTB dapil Kota Mataram Terpilih, serta Didi Sumardi Ketua DPRD Kota Mataram.

Agus menuturkan, bila tidak ada kader yang diluar golkar yang diberi peluang bersaing sehat. Dampaknya adalah kepercayaan masyarakat terhadap golkar menurun dan tentu ini mempengaruhi masa depan partai.

“Saya pikir bukan hanya golkar. Semua partai harusnya membuka kesempatan bagi semua orang dan memiliki instrumen serta metode rekrutmen calon yang betul-betul demokratis,” ungkapnya.

Agus mengatakan bahwa agar publik kota mataram mendapatkan pemimpin yang punya kualitas, profesional dan berintegritas, maka partai politik juga harus profesional dan berintegritas dalam melakukan rekrutmen calon. Memang, partai peraih posisi kedua Pemilu 2019 itu bisa saja mengusung Mohan yang juga ketua DPD II Golkar Kota Mataram sebagai calon Walikota.

“Menurut saya harus ada komitmen semua stakeholder pemilu seperti partai, media massa, LSM, Ormas, pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk membangun pemilu yang betul-betul untuk menyeleksi calon-calon terbaik, visioner dan berintegritas. Kita harus berani merubah cara berfikir kita tentang pilkada dari yang semua bagi-bagi kekuasaan menjadi seleksi pemimpin politik,” terangnya.

Apalagi, di era politik saat ini jabatan ketua DPD partai tidak otomatis menjadi calon terkuat untuk diusung dalam pilkada. Artinya, semua partai termasuk Partai Golkar diyakini tidak akan memaksakan untuk mengusung ketua DPD dalam pilkada jika kalkulasi politiknya tidak memungkinkan.

“Golkar belum ada ngunci-ngunci.
ketua DPD juga harus tetap lewat mekanisme. Walaupun nanti tetap dia menjadi prioritas utama,” ungkapnya Ketua Harian DPD I Golkar NTB, Misbach Mulyadi

Walaupun Munas nanti Ketua yang akan terpilih berbeda, tidak akan merubah apa yang sudah diputuskan.

“Tidak bisa berubah siapa ketua di munas nanti. Seperti Suhaili yang didukung saat maju bupati loteng kemarin,” terangnya.

Misbach menyebut juga mekanisme yang ada digolkar sudah diatur mulai dari mekanisme survey, jabatan apa di partai, apa ada dukungan dari partai lain.

Baca Juga:

“Kalau elektabilitasnya bagus, akan didukung Golkar. Tetap jalur khusus itu ketua DPD jadi prioritas,” ungkapnya.

(pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here