Foto : Bupati KSB Dr W Musyafirin (dhev/kanalntb.com)

KSB, kanalntb.com – Rencana aksi mogok kerja massal oleh seluruh karyawan PT AMNT di tambang Batu Hijau, mulai 12 Februari 2018 sampai 14 mei 2018 mendatang merupakan hak para pekerja sebagaimana diatur undang-undang.

“Mogokpun dijamin undang-undang selama dilaksanakan sesuai aturan. Jadi sah-sah saja yang penting tetap menjaga kondusifitas dan menyampaikan aspirasi secara baik sesuai koridor,” ujar Bupati KSB Dr W Musyafirin kepada kanalntb.com di Masjid Agung Darussalam KTC, Taliwang, Jum’at (26/1).

Bupati KSB menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi latar belakang akan dilaksanakannya mogok kerja massal itu, yakni penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2017 – 2018, sebelumnya sudah dibahas aliansi serikat pekerja (PUK SP KEP SPSI, PUK SPATS Samawa dan PSP SPN) dalam pertemuan dengan dirinya pekan lalu.

Perjanjian Kerja Bersama, merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara Perusahaan dengan pekerja yang diwakili serikat pekerja yang mengatur berbagai aspek terkait hubungan kerja yang berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak.

Apabila salah satu pihak wan prestasi, kata bupati, maka kedua pihak harus bertemu, karena tidak ada yang bisa menyelesaian perbedaan penafsiran yang terjadi selain kedua pihak yang terikat dengan PKB dimaksud. Jika tidak selesai maka akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Baca Juga : Bupati KSB: FK2D ” Sok Tahu ” Sistem Rekrutmen Karyawan PT MacMahon

Dalam pertemuan itu, aliansi serikat pekerja meminta bupati untuk memfasilitasi pertemuan dengan management PT AMNT.

Hal itu dtindaklanjuti bupati dengan bersurat kepada management PT AMNT tanggal 18 januari 2018 untuk dilaksanakannya pertemuan 24 Januari lalu.

“Namun oleh AMNT,  minta waktu untuk penundaan (pertemuan) dan mereka menyatakan akan berkomunikasi langsung dengan serikat. Jadi kalau sudah dalam posisi begini ya silahkan saja (mogok kerja). Tapi ingat bahwa kondusifitas itu adalah tanggungjawab kita bersama,” ujar bupati.

Mengingat mogok kerja merupakan hak para karyawan, Pemda, kata Bupati, sementara ini hanya bisa fokus pada upaya-upaya untuk memastikan kondusifitas wilayah walaupun ada ‘miss’ soal PKB antara karyawan dengan perusahaan.

“Saya kira mereka (karyawan dan perusahaan) bisa menyelesaikan bersama. Saya minta mereka untuk kembali duduk bersama sesuai komitmen AMNT di surat yang dikirimkan, bahwa mereka akan menyampaikan langsung ke serikat pekerja dan setelah itu akan mengupdate informasinya kepada pemerintah,” ucap Bupati H. Musyafirin.(k8)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here