Ratusan Masyarakat Danger Gedor Kantor Desa Protes Pemilihan Perangkat Desa
Foto: Ratusan warga desa Danger dari dusun Jontak dan Presak protes proses seleksi perangkat desa. (kanalntb.com)

LOMBOK TIMUR, KANALNTB.COM – Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Danger mendatangi kantor desa Danger pagi tadi (11/2). Aksi massa tersebut sebagai bentuk protes akan proses rekrutmen perangkat desa.

Ratusan massa menyemut di depan kantor desa Danger. Diantara tuntutan mereka yakni menuntut kepala desa melakukan proses rekrutmen ulang kadus di dua wilayah. Yakni dusun Jontak dan Presak.

Gita Wijaya Kusuma, koordinasi umum aksi massa menyampaikan, bahwa ada sejumlah kejanggalan terkait proses seleksi untuk kadus di dua dusun tersebut.

“Mulai dari proses seleksi, terutama wawancara,” ujar Gita.

Baca juga: Lima Nelayan Sumenep Terdampar di lombok Timur Sudah Dipulangkan

Ia menyebutkan, contohnya seperti tidak lulusnya calon lain dalam proses tes psikologi oleh pansel. Namun, setelah diskusi dengan pihak fasilitator pendamping pansel bahwa tes psikologi itu tidak ada. Kemudian, sesuai pengumuman bahwa hasil seleksi akan diumumkan dua jam usai seleksi, kenyataannya malah diumumkan besoknya.

“Itu poin yang membuat kami menolak hasil seleksi. Dan membuat warga Kontak dan Presak bergerak. Kami meminta ada pemilihan langsung,” katanya.

Ia mengatakan sudah empat kali melakukan hearinf dengan pihak desa, camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim.

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama, kepala Dinas PMD Lotim, Juaini Taufik menyampaikan memang secara psikologi ada kebiasaan yang mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat yang sudah mendarah daging.

Baca Juga: Dapat Bisikan Anaknya Adalah Dajjal Ibu Gorok Anak Kandung di Lombok Timur

“Terutama untuk posisi kepala kewilayah desa (kepala dusun.red). Karena 40 tahun yang lalu kadus diangakt langsung oleh warga. Kebiasaan itu memang tidak mudah seperti membalikkan telapang tangan,” ujar Juaini.

Sementara itu, sambungnya, kini dalam Permendagri no 67 tahun 2017 dan Perbup No 6 tahun 2018, posisi Kasi, Kaur dan Kadus disamakan syarat rekrutmennya.

Kemudian, untuk kasus desa Danger ini, lanjut Juaini disepekati dengan sejumlah kesepakatan. Diantaranya, meminta Camat Masbagik untuk tidak meberikan rekomendasi kepada dua kadus di dua dusun, Jontak dan Peresak. Selanjutnya, menyepakati 9 perwakilan warga sebagai narasumber guna melakukan investigasi proses rekrutmen untuk kadus di dua dusun tersebut.

“Rekomendasi-rekomendasi warga kami catat. Untuk soal target waktu, kami tidak bisa memastikan. Yang pasti jangan ada rekomendasi dulu sebelum hasilninvestigasi selesai,” demikian Juaini. (dex)

4
80%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
1
20%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here