Proyek Miliaran Puskesmas di KLU Tak Selesai, Masa Kontrak Habis
Foto: plang proyek Puskesmas di KLU. (KanalNTB.com)

Lombok Utara, KanalNTB.com – Proyek pembangunan sejumlah puskesmas di tahun anggaran 2019 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami keterlambatan. Rekanan kini berupaya mengatasi keterlambatan dengan memaksimalkan jumlah pekerja maupun melalui lembur asalkan tidak diputus kontrak. Salah satunya proyek pembangunan puskesmas Pemenang senilai Rp 3,8 miliar yang saat ini progresnya baru mencapai 65 persen sementara sisa masa kontrak berakhir per 6 Desember 2019.

“Saya berusaha sampai hari terkahir (hari ini red) masa kontrak progresnya bisa mencapai 70 persen. Karena kami akan maksimalkan di masa waktu tambahan walaupun dengan konsekwensi denda,”ungkap Pelaksana Proyek Pembangunan Puskesmas Pemenang, Hendri Rahman, Kamis (5/12).

Menurutnya, progres keterlambatan puskesmas bisa dikejar nantinya ketika masa tambahan waktu 50 hari berlaku. Karena yang terpenting sekarang ini adalah progres di masa hari terakhir pekerjaan bisa mencapai 70 persen.

“Mudahan bisa saya selesaikan hingga 70 persen karena tinggal atap saja berupa rangka baja yang bahannya pabrikan,” ujar Hendri yang ditemani Konsultan pengawas Hulfan Khobir.

“Terlambatnya kami karena waktu banyak terbuang di pekerjaan paku bumi pada saat pengeboran. Karena pusekesmas ini berstandar RTG sehingga kedalaman paku bumi harus mencapai 7 meter dari 44 titik paku bumi. Selain itu terkendala di tenaga buruh juga,” sambungnya.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lalu Sharif Arifin mengaku tetap melakukan pengawasan juga menekan rekanan untuk menepati waktu kontrak pelaksanaan pembangunan.

Memang, kata Sahrif, dari beberapa proyek pembangunan Puskesmas seperti Puskesmas Senaru, Santong Kayangan dan Tanjung, proyek Pemenang yang sedikit terlambat.

“Kita tetap lakukan pengawasan,”singkatnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Setda Lombok Utara sekaligus tim monitoring pembangunan Lombok Utara, Lalu Mejemuk mengklaim tidak mengkuatirkan progres pembangunan beberapa Puskesmas yang rata-rata progresnya sudah diatas 60 persen. Pasalnya, dalam aturan perpres 16 tahun 2018 tentang penyelesaian pekerjaan oleh penyedia apabila sampai batas waktu pekerjaan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya.

“Jadi penyedia masih bisa diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaanya di 50 hari masa tambahan waktu. Kewenangan PPK juga yang menilai pekerjaan itu apakah tetap dilanjutkan atau tidak dengn dasar penilaian bahwa rekanan memperbaiki kinerjanya,”jelas Majemuk.

Menurutnya, prores pembangunan sudah diatas rata-rata meski masih ada yang terlambat. Namun, terlambatnya rekanan juga dikenakan denda karena menjadi konsekwensi juga.

“Yang lain progresnya sudah di angka 75 persen semua bahkan sudah ada yang 85 persen meski keterlambatannya masih bisa diselesaikan pada saat masa tambahan waktu 50 hari,”ungkapnya.

Baca Juga:

“Jadi tidak ada masalah soal keterlambatan karena rekanan juga siap membayar denda keterlambatan,” tandasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here