Praktisi Hukum UGR Pertanyakan Perda Tata Ruang yang Dicabut Pemprov NTB
Foto: Praktisi Hukum dan Dosen UGR (Universitas Gunung Rinjani) Lombok Timur, Basri Mulyani, SH (dok)

MATARAM, KanalNTB.com — Kontroversi revisi Perda Nomor 3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hasil usulan eksekutif dalam paripurna DPRD yang akan dicabut mendapat pertanyaan pengamat hukum Universitas Gunung Rinjani Basri Mulyani, SH,MH

“Apakah yang diperbaiki itu sesuai dengan NAnya dan apakah sebelumnya sudah menempuh mekanisme pengajuan Perda dari tahap usulan sampai konsultasi sebelum dilakukan perubahan. Dan apakah perubahan itu berdasarkan hasil konsultasi tersebut?,” Basri Mulyani mempertanyakan.

Basri menyebut apabila proses pengajuan NA dan konsultasi terhadap raperda tidak dilakukan oleh legislatif dan Eksekutif. Maka akan ada review oleh kemendagri.

Sebelumnya Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa Perda nomor 3 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB perlu dicabut, hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Hasil penilaian oleh kementerian ATR/BPN berdasarkan permen ATR/BPN nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali RTRW, dinyatakan bahwa perda nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW NTB tahun 2009-2029, perlu dicabut, karena perubahan substansi materi lebih dari 20%,” ungkapnya Kamis (12/1).

Proses legislasi rancangan peraturan daerah (perda) RTRW Provinsi NTB tahun 2020-2040 ini berlangsung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020.
Wakil Gubernur merincikan rangkaian perubahan perda RTRW NTB telah berlangsung dalam proses dan waktu yang cukup panjang.

Bulan Februari 2017 sampai dengan Juli 2017, dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan RTRW NTB, hasilnya berupa RTRW NTB perlu direvisi. Bulan Agustus 2017 sampai dengan juli 2020, dilakukan penyusunan materi teknis, naskah akademis dan rancangan perda perubahan RTRW, serta konsultasi substansi RTRW.

“Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NTB dalam perubahan RTRW Provinsi NTB tahun 2020-2040 adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana guna pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata dan industri yang berdaya saing,” terangnya.

Perubahan penting yang terjadi pada struktur ruang meliputi sistem perkotaan tidak ada lagi yang masuk kategori dipromosikan Pusat Kegiatan Wilayah-provinsi (PKWp) berubah  menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan PKL diarahkan paling sedikit mencakup 3 kecamatan.
Perubahan juga terjadi pada sistem jaringan utama, terutama transportasi mengakomodir kebijakan dan proyek nasional. Sistem jaringan prasarana lainnya, berupa energi ketenagalistrikan dan sumber daya air (bendungan) mengakomodir kebijakan dan proyek nasional.

Perubahan penting yang terjadi pada pola ruang, meliputi pada kawasan lindung antara lain perubahan fungsi dan status sebagian kecil kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, pelepasan sebagian kecil kawasan hutan produksi menjadi kawasan peruntukan industri, serta kawasan rawan bencana dipertimbangkan dalam setiap aspek perencanaan.

Perubahan penting yang terjadi pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi pada KSP ekonomi antara lain penggabungan KSP Mataram raya dan Senggigi tiga Gili, KSP Poto Tano dan alas utan, penghapusan KSP agropolitan Sakra, Sikur Masbagik (RASIMAS), KSP agropolitan Manggalewa, perluasan KSP Samota, Teluk Cempi, serta industri terpadu Maluk Sumbawa Barat untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah KSP lingkungan antara lain: penghapusan KSP pulau Sangiang karena merupakan kawasan hutan kewenangan nasional.

Pada kawasan budidaya antara lain penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), ploting kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan peruntukan permukiman.

Sekretaris Dewan, Mahdi menyebut raperda perubahan RTRW sendang dibahas oleh legislatif.

” Raperdanya sedang dibahas oleh fraksi-fraksi untuk penyampaian besok di paripurna,”

Mahdi juga menyebut tidak ada anggaran pembahasan khusus untuk perda RTRW di dewan. Tapi hanya anggaran rapat-rapat perjalanan saja dan tidak sampai ratusan juta.

“Tidak ada anggaran khusus untuk pembahasan Perda semuanya melekat pada anggaran setwan. Tidak sampai (ratusan juta) paling dibawah 100 juta karena dipakai untuk rapat-rapat dan perjalanan saja,” ungkapnya.


Baca Juga:


“Kalau belum dilakukan nanti akan ada eksekutif review oleh mendagri,” tegasnya.


Penulis: Punk

Editor: hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here