Praktik Hutang Perjalanan Dinas di DPRD KLU
Foto: Kabag Keuangan DPRD KLU Mudir. (kanalntb)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Praktik hutang pada pihak ketiga untuk membiayai perjalanan dinas anggota dewan terjadi di kalangan sekertariat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kabag Keuangan DPRD KLU Mudir S.Sos, berdalih hal tersebut dikarenakan rumitnya mekanisme pencairan anggaran.

Dikatakanya, kepengurusan dana perjalanan dinas Dewan memang berproses sejak pihaknya memeroleh jadwal Banmus. Seluruh syarat pencairan telah dilalui, namun, dana tersebut tidak serta merta keluar dan masih harus diverifikasi oleh BPKAD.

“Seperti perjalanan awal tahun ini, banyak syarat yang diminta. Kami berusaha agar kegiatan berjalan baik,”katanya.

Mudir mengungkapkan, pihaknya mengakui memang praktik pinjam uang tersebut terjadi sudah tahun-tahun sebelumnya.

“Jujur saja, kami pinjam dulu di pihak ketiga atau lembaga keuangan entah itu koperasi,” bebernya.

Baca Juga:

Ada kalanya lanjut Mudir pihaknya juga menggunakan dana personal untuk menalangi perjalan dinas, dengan menggunakan alas perjanjian. Mudir mengklaim, mekanisme yang dilaluinya sah secara aturan. Meski ia tidak bisa menunjukkan aturan yang membolehkan praktik tersebut.

“Itu sah secara aturan, di tempat lain mungkin sama. Tidak melalui MoU, tetapi saat kita permaklumkan, bapak pimpinan dewan setuju jadi tidak ada soal. Dalam hal ini pimpinan dewan mengiyakan, karena dengan itu kita jadi pergi,” sambungnya.

Akibat pinjaman itu, kata Mudir maka secara otomatis pasti akan ada kompensasi pemotongan berupa bunga pinjaman.

“Itu lumrah (ada bunga), karena kaitan dengan jasa. Aturan Ndak anuk kita, sepanjang pimpinan dan anggota ndak keberatan itu saja,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD KLU Zakaria, mengeluhkan tidak tepat waktunya pembayaran dana perjalanan dinas DPRD. Sebagai anggota dewan yang baru dilantik 3 bulan lalu, pihaknya mempertanyakan, apakah dinamika dana SPPD Dewan berlaku seperti itu.

“Apakah di setiap perjalanan dinas, UP di pihak ketigakan? Kalau saya katakan, kawan-kawan terlantar mungkin tidak etis, tapi memang kita tidak diberikan uang saat berangkat. Kami minta supaya tidak di pihak ketigakan lagi,” tegas Zakaria.

Senada dengan Zakaria Dewan lain M. Hilmi menilai, anggaran perjalanan dinas Dewan seolah tidak terkelola dengan baik. Hingga anggota dewan tiba di daerah yang menjadi tujuan kunjungan kerja, pihaknya belum menerima transfer dana perjalanan dinas dari Setwan.

“Sampai di Surabaya, kami saling tanya satu sama lain, kok sampai sana dana tidak masuk-masuk, bahkan masuknya saat pulang,”tandasnya.(Eza)

1
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here