Perang, dalam Bahasa
Foto,: Pinterest

Oleh: Yusuf Maulana (*)

Untuk apa kekuasaan itu hadir? Dalam perspektif maqashid syariah, kekuasaan hadir untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pluralnya praktik kekuasaan mengayomi satu kelompok sahaja, maka amat mungkin hadir ketidakpuasan di pelbagai elemen. Kekuasaan rentan tidak melahirkan rahmah dan rahim. Yang ada rahmah dan rahim partikuler sesuai distribusi kepentingan kekuasaan. Kekuasaan demikian sudah tentu tidak bakal menjamin serius menunaikan ushul khamsah maqashidi tadi.

Lantas apa yang bakal diperbuat pihak yang dimanjakan kekuasaan semacam itu!? Membela total dan melabeli diktum agama pada keabsahan praktik politik yang despotis sekalipun. Ya, selagi kepentingannya dijamin, atribusi label mudah dibuat. Perang total hadir dalam konteks menjaga kekuasaan yang dianggap berlegitimasi kuat walau objektifnya hanya fantasi belaka.

Bagaimana dengan pihak yang diterjang kekuasaan binal dan banal atas nama agama tadi? Juga hadirkan kekecewaan yang menukik pada belum dipenuhinya keperluan salah satu, beberapa atau semua ushul khamsah maqashidi tadi. Di masa kekuasaan yang kepentingan umat disempitkan sebagai ormas tertentu belaka, keulamaan dimaknai afiliasi satu-empat nama tenar ala media, maka amat mungkin objektif umat dikanalkan dan dikomoditaskan belaka. Kekecewaan pun hadir dari umat yang sadar dan kelas tercerahkan.

Dari sini, bahasa-bahasa agama amat mudah lahir sebagai perlawanan kelompok. Naif? Emosional? Di sini tidak penting dalam soal kalkulasi pengaruh bahasa pada proses elektoral yang bakal dilalui. Semata artikulasi kecintaan yang memang masih bisa dikritisi. Ya, bila mau memenangi kontes politik melalui jalur demokrasi. Mengerem bahasa dan arrikulasi emosi menjadi tugas berat. Berat lantaran sebenarnya amat sah membuat bahasa politik dengan mengambil, semisal, babak sejarah Nabi. Ini perlu dimaklumi bila disandingkan dengan konteks komponen umat kecewa kekuasaan berpaling dari agenda maqashid secara objektif dan utuh.

Jadi, konteks mengujar “perang total” ataukah “perang badar”, ini tak vakum dari kepentingan yang dijaga dan/atau direbut. Absah saja asalkan tidak menabrak ruang publik dengan melangkahi aturan yang ada. Semantik kata tadi semacam sakralisasi tapi juga bisa berujung desakraliasi bila dimaksudkan sebagai slogan politik. Bisa sebagai perekat bagi internal kelompok, kendati bakal jadi ramai bila didengar kelompok lawan. Ada aspek kepekaan bahasa yang digaduhkan.

Sejauh hanya pembangkit kesadaran adanya kepentingan yang diadvokasi, bahasa agama yang sering dianggap masih ampuh amatlah biasa dipolitisasi. Bukan karena diksi perang maka konteks yang dimuat mesti sama. Ini yang memang luput ditimbang pihak pengaju, namun jadi sasaran cerca kritikus. Lantas, bisa dimaklumi kritik para pendaku netral dan anti-bising politik, dan sebagian pihak yang memilih dingin menjarak dalam soal “kekerasan bahasa” ini.

Hanyasanya, menukikkan bahasan ihwal politik bahasa lantas ada kesadaran politisasi dengan konsekuensi latar analogi yang dibawa pengaju, masih perlu dikaji dalam. Mereka yang lantang teriak perang total ataukah perang badar, bisa saja, keluar dari kesadaran alam pikiran untuk menjaga ataupun memperjuangkan kepentingan tapi tidak berkaitan dengan refleksi mendalam atas sebuah pilihan frasa berbahasa. Ini semata emosional akibat tensi politik yang menepikan nalar jernih dan akal budi luhur.

(*) Penulis Buku Pergerakan Islam

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here