Pemkab KLU Rubah Perbup Terkait WUB
Foto: Rapat terbatas perubahan Perbup percepatan WUB di Aula Kantor Sementara Setda KLU. (kanalntb.com)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Demi mempercepat realisasi program visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) yakni mewujudkan 10.00 Wira Usaha Baru (WUB), jajaran Pemkab Lombok Utara memilih merubah Peraturan Bupati (Perbup) terkait penyaluran hibah/bansos kepada Wira Usaha Baru (WUB).

Baca Juga:

Hal tersebut terungkap dalam rapat terbatas perubahan Perbup percepatan WUB di Aula Kantor Sementara Setda KLU, Selasa (12/3).

Sekda Lombok Utara, H Suardi yang memimpin rapat tersebut secara langsung mengarahkan para pimpinan organisasi prangkat daerah (OPD) agar program tersebut secepatnya tercapai.

Dalam rapat itu, sejumlah perwakilan OPD pun melontarkan pertanyaan dan sekaligus kekawatiran terhadap perubahan tersebut. Seperti yang dituturkan Sekdis BPKAD Adi Wibawa, pihaknya meyakini program WUB ini telah dilaksanakan oleh Pemkab sejak 2016. Hanya saja, anggapan masyarakat saat ini masih mengarah pada realisasi WUB dalam bentuk uang tunai. Selain itu, Ia pun mempertanyakan apakah perubahan Perbup tersebut akan sesuai nantinya dengan juklak/juknis yang sudah di kantongi oleh OPD

“Saya sedikit khawatir perubahan Perbup nantinya bertentangan dengan dengan Juklak/Juknis yang sudah ada,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ir H Nanang Matalata menyatakan program pemberian hibah/bansos di OPD yang dipimpinnya secara umum berjalan. Sejak 2017 – 2019, ia mencatat akumulasi dana hampir Rp 25 miliar dalam berbagai wujud prasarana pertanian.

“Tahun ini saja, budidaya lebah madu untuk 400 orang kaum perempuan senilai Rp 4 miliar. Kalau dijadikan sebagai WUB Rp 3 juta, bisa untuk 4.500 orang. Tapi sangat riskan, karena di DPA sudah tercantum belanja bahan praktik. Artinya belanja untuk barang pakai habis,” jelasnya

Banyaknya kekhawatiran yang muncul ditanggapi Kepala Bappeda, Herianto. Menurutnya hal itu tidak melanggar regulasi yang ada. Baik Permendagri 32 tahun 2011 maupun Permendagri 13 tahun 2018. Penyesuaian Perbup ini pun sudah dikonsultasikan ke Dirjen Bangda, Kemendagri pada 14 Februari lalu. Pihaknya juga melakukan studi banding ke Jawa Barat memperdalam implementasi bantuan kepada WUB.

“Menurut pengertian WUB, ternyata Pemda sudah membantu karena secara regulasi sudah terpenuhi syarat. Misalnya, mereka berusaha 1 tahun masuk usaha baru,” tandasnya.

Sekda Lombok Utara, Drs H Suardi menegaskan, seluruh bantuan uang pada tahun ini harus ditunda sampai terbit Perbup terbaru. pihaknya juga meminta kepada Kabag Hukum harus menyelesaikan perubahan itu dalam jangka waktu 1 minggu.

“Perubahan ini tentu harus berpedoman pada regulasi dan arahan kementerian. Di sini penting basis data kita, tolong secepatnya disiapkan,”pungkasnya.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here