Dewan: Jabatan Sekda NTB Hanya Cicip-Cicip
Foto: Anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet ( (KANALNTB.COM)

MATARAM, KANALNTB.COM – Pengusulan pemisahan dua organisasi perangkat daerah (OPD) yakni: Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Dishut dan LH (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diusulkan oleh Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah pada Paripurna DPRD NTB, diduga hanya bagi-bagi Jabatan Untuk Tim Suksesnya.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Made Slamet, mengatakan bidang kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari bidang pendidikan, sehingga penggabungan bidang kebudayaan dengan kepariwisataan akan melemahkan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan sebagai salah satu pusat kebudayaan.

“Kementriannya kan jadi satu kebudayaan dan pendidikan, Mentrinya Dikbud. Kita melihat Jatidiri pemuda akan hilang , hilang akar budaya yang sudah lama melekat lagi. Sehingga kita lihat seperti ini kondisinya. Memang otaknya pinter tapi ndak punya budaya. Saya tidak setuju (pemisahan),” kata Made kepada kanalntb.com di kantor Udayana, Selasa (14/05/2019).

Made berharap anak-anak sedari dini dibekali dengan budaya yang kuat. Sehingga, pengaruh luar bisa ditangani.

“Saya ingin anak-anak punya pendidikan budaya yang formal, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, sehingga kita harapkan kedepan serangan teknologi dari luar dan budaya luar bisa dihadapi, “ujarnya yang juga Politisi PDIP ini.

Made mengatakan dengan berkaca dari beberapa kabupaten atau kota lainnya yang memisahkan bidang kebudayaan dari dinas pendidikan, timbul sejumlah masalah. Sekolah sebagai salah satu pusat kebudayaan, kemudian kesulitan untuk pengembangan pendidikan seni budaya.

“Pemuda yang karakternya berdudaya, jangan main-main dengan budaya. Pendidikan alasan akan memajukan pariwisata, majukan aja itu, dan anggarkan. Memajukan budaya tinggal aset -aset kita di perbaiki, even diperbanyak, pementasan, dan promosi diperbanyak pasti pariwisata berkembang,” katanya.

Menurut Made, soal pemisahan Dinas Kehutanan dan LH juga tidak disetujuinya, soal sampah dan ilegal loging menurutnya itu tugas kabupaten kota. Jadi pemerintah bantu saja dengan anggaran yang cukup. Misalnya, mengadakan pengangkut sampah menyediakan Tempat pembuangan sampah.

” Saya selaku Banleg (Badan legislasi) dari PDIP akan mepertahankan ini. Dua (Dikbud dan Dishut, LH) itu saya kritisi, saya sebenarnya tidak setuju. Lingkungan hidup izinnya banyak dikabupaten kota, tetap jadi masalah, tapi saya melihat semua bagi-bagi jabatan untuk tim sukses saja,” ungkapnya.

Made meminta agar Pemerintah lebih membantu dalam hal shering anggaran dalam pengadaan alat. Contohnya seperti penangan sampah di kota mataram.

Baca Juga:

” Sampah di kota Mataram Pemprov tinggal bantu mereka shering alatnya dari pemprov tenaga dari kota, perbanyak angkutannya, TPS nya, grobaknya, ketimbang kita yang urus itu. Tolong cari kadis yang punya dua nyawa, persoalan hutan kompleks, sosial ekonomi, ini dimanfaatkan oleh calo, aparat yang bermain, pengawasan harus diperkuat, kelihatan bagi-bagi jabatan,” katanya.

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
1
100%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here