Foto: Sekretaris BPBD KLU Evi Winarni. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara tak kunjung selesai dan saat ini masih terus berjalan. Dan ada sejumlah persoalan yang terjadi dan berpotensi menghambat realisasi rumah bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

Guna mengatasi hal itu Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara akan membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang nantinya bertugas untuk mencatat serta memberikan solusi guna mengatasi seluruh masalah yang terjadi di lapangan.

“Saat ini kita sudah mulai monitoring dan evaluasi termasuk penegakan hukum di situ, makanya ada SK monev yang akan segera kita terbitkan,” ungkap Sekretaris BPBD KLU Evi Winarni kepada wartawan di ruangannya, Selasa (10/9).

Mantan Sekretaris Camat Gangga itu menjelaskan, didalam SK Monev ini nantinya akan masuk tim dari unsur Bhabinkamtibmas, Inspektorat Lombok Utara, dan pihak BPBD Lombok Utara. Mereka akan mencari seluruh kendala di lapangan secara langsung untuk kemudian diselesaikan.

Pola penyelesaian masalah yang dilakukan nanti lanjut Evi yakni mengacu pada upaya preventif lebih dahulu dengan menyelesaikan secara baik-baik ditingkat bawah. Bukan justru langsung memutus kontrak secara sepihak dan menyeret pihak ketiga ke ranah hukum manakala terdapat indikasi wanprestasi.

“Jadi kami tidak hanya menunggu saja, nanti ketahuan berapa rumah yang sudah selesai, secara fisik, dan apa yang menjadi permasalahan di lapangan. Kalau itu permasalahan hukum bisa atau tidak selesaikan dahulu secara preventif ditingkat bawah,” jelasnya.

Lebih lanjut  Evi mengungkapkan, pihaknya memang tidak menampik bahwa saat ini banyak persoalan yang bergejolak di lapangan. Diantaranya banyak aplikator kabur usai mencairkan dana pada tahap awal, progres yang lamban lantaran pasokan material, sejumlah pokmas yang tak sejalan dengan ketua pokmas, sampai pihak ketiga membangunkan rumah warga lebih dahulu meski masyarakat belum menerima buku rekening (audit BPKP perwakilan NTB SK 22-27).

“Banyak persoalan tapi kita tetap selesaikan satu persatu. Sampai saat ini belum ada aplikator yang kita blacklist, kalau yang putus kontrak ada. Contoh nih, Pak Irwan (salah seorang aplikator) sudah putus kontrak dengan satu pokmas tapi dia tidak putus kontrak dengan yang lain dan masih berproses, di Bayan juga sama,” tegasnya.

“Yang kita pikirkan itu bagaimana uang masyarakat, kalau misal kita lakukan tindakan tegas bisa saja, tapi itu akan menjadi kasus perdata bagaimana dengan progres RTG?. Makanya kita upayakan win win solusion itulah sebabnya kita tetap kedepankan tindakan preventif di lapangan,”imbuhnya.

Baca Juga:

Untuk diketahui, Progres pembangunan RTG di KLU mengacu pada data pertanggal 13 Agustus 2019 dari jumlah total rumah Rusak Berat (RB) sebanyak 44.014 unit, yang sudah jadi 100 persen hanya berkisar di angka 6.863 atau 15.59 persen saja. Sementara untuk rumah Rusak Sedang (RS) yang totalnya 1.758 unit realisasi 100 persen fisik hanya sebanyak 101 unit atau 3.75 persen. Terhadap rumah Rusak Ringan (RR) yang tercatat 4.081 yang sudah jadi 100 persen tercatat 316 unit atau 7.74 persen.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here