PDIP Bantah Novi Adik gubernur Zul Barter Wakil Selly di Kota Mataram
Foto: Sekretaris DPD PDIP NTB, H Lalu Budi Suryata. (KanalNTB.com)

Mataram, KanalNTB.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah istilah pasangan barteran yang terjadi dalam koalisi antara PDIP dan PKS jelang persiapan Pilkada 2020 di NTB.

PDIP memilih Novi, adiknya Gubernur Zulkieflimansyah untuk mendampingi Husni Jibril sebagai calon wakil bupati Sumbawa bukan berdasarkan barter agar wakilnya Selly Andayani di Pilkada kota Mataram dari PKS (Selly-Manan).

“Tidak ada istilah itu dan saya pikir tidak hanya dari PDIP saja pertimbangan usulan ini (Novi jadi wakil Husni, red) tapi juga dari PKS,” tukas H Lalu Budi Suryata Sekretaris DPD PDIP NTB kepada KanalNTB.com

PDIP NTB merekomendasikan Novi tandas Budi Suryata sebagai pendamping Husni Djibril di Pilkada Sumbawa bukanlah hasil ujuk-ujuk tetapi berdasarkan hasil survey internal dan diputuskan oleh desk pilkada partai.

“Kami merekomendasikan Novi tidak ujuk ujuk tapi berdasarkan pertimbangan desk pilkada. Masuknya Novi itu berdasarkan survey dan kemudian hasil dari masukan DPC partai dalam rapat rapat teknis di lapangan menyatakan bahwa memang sebagian besar simbol partai kami menginginkan Novi. Oleh karena itu saya pikir tidak salah kalau mungkin Novi di disandingkan dengan kader PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Soal kabar Husni Jibril melawan keinginan partainya ini Budi menegaskan bahwa koalisi ini adalah bukan soal figur tapi soal keputusan partai yang terukur. Maka semua anggota atau kader partai harus tunduk kepada apapun bentuk keputusan partai.

“Sekarang begini bukan persoalannya siapa yang diusulkan, saya ini kader partai saya petugas partai maka saya tunduk pada keputusan partai resikonya sebagai kader partai itu,” terangnya.

Husni sebagai kader partai juga sudah diminta klarifikasi oleh DPC Partai namun dia menyatakan tidak setuju dipasangkan dengan novi.

“Kami sudah memanggil Husni selaku bupati, diakui memang beliau tidak menyetujui itu dan kemudian nanti kita serahkan itu menjadi catatan pilkada dan diserahkan ke partai,” ungkapnya.

DPP akan memanggil Husni secara khusus untuk meminta tanggapan terkait penolakannya tersebut.

Baca Juga:

“Saya pikir kami tetap berkomunikasi dengan  baik karena diantara kami tidak ada masalah,” akunya.

(pur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here