Muhir Menangis Divonis Dua Tahun Penjara
Foto: H Muhir, terdakwa kasus korupsi dana rehabilitasi gempa Lombok terlihat menangis usai divonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram. Muhir Divonis 2 tahun penjara. (ist)

MATARAM, KANALNTB.COM – Tangis terdakwa Tindak Pidana Korupsi dana gempa, H Muhir, meledak di ruang pengadilan tipikor Mataram usai mendengar putusan hakim yang memvonisnya dua tahun penjara, Jum’at (1/3).

Sementara putusan tersebut dinilai Kejaksaan Negeri Mataram kurang adil. Kejari beralasan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang memutuskan H Muhir, oknum anggota DPRD Kota Mataram korupsi dana gempa September lalu tidak pantas hanya dua tahun dari tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) delapan tahun, mengingat Muhir terbukti benar melanggar Tindak Pidana Korupsi. Atas putusan itu Kejari akan mengambil langkah banding agar hukuman bagi Muhir lebih berat lagi.

Baca Juga:

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ketut Sumadana mengaku sejak diputuskan kemarin ada waktu 7 hari untuk melakukan upaya banding dari putusan Majelis hakim yang diketuai Hakim Ketua Isnurul itu. Banding itu dilakukan mengingat ada perbedaan dalam hal memandang dari sisi pembuktian JPU dengan hakim sendiri.

Alasan berikutnya kata dia Kejari melihat ada rasa keadilan masyarakat yang diciderai oleh putusan itu. Mengingat apa yang dilakukan Muhir itu terjadi saat bencana alam bahkan dana yang diduga dikorupsi itu juga adalah untuk recovery pasca bencana di lembaga pendidikan yang terkena dampak gempa sehingga lagi lagi Kejari melihat hukuman dua tahun itu belum cukup.

“Dua tahun itu belum cukup, kami akan banding,” kata Sumadana, Jumat (1/03).

Pada dasarnya Kejari menghormati putusan hakim itu namun dengan adanya perbedaan perbedaan prinsip tersebut di internal mereka akan menjadikan satu bahan untuk pemberkasan banding. Dari kasus yang terjadi itu Kejari justru malah melihat hukuman yang pas delapan tahun karena ada unsur pemberatan pemerasan yang dilakukan terdakwa. Namun dari putusan itu Kejari melihat pemberatan hanya condong pada tindakan pemerasan saja. Harusnya dilihat dari upaya lain misalnya peran dia sebagai ketua komisi ataupun selaku dewan yang bertugas dalam penganggaran juga memainkan perannya bahwa terdakwa, Muhir mempunyai akses kepada Pemda.

“Itu yang belum digali kayaknya oleh Majelis Hakim,” katanya.

Sumadana melanjutkan, ketika fakta-fakta itu digali dalam persidangan sesuai dengan tuntutan kepada terdakwa maka harusnya terdakwa menerima hukuman yang lebih berat yang harus diterima. Untuk itu putusan yang hanya dua tahun ini, suka tidak suka banding akan dilakukannya. Kejari masih akan menunggu berkas lengkap putusan itu baru melakukan upaya hukum lanjutan namun pihaknya sudah memperkirakan paling maksimal 5 hari sejak putusan itu Kejari sudah melayangkan banding.

“Hukuman dua tahun itu dikurangi dari masa kurungan sejak September lalu sehingga kalau sampai Kasasi di Mahkamah Agung atau bahkan ada upaya Peninjauan Kembali maka Muhir akan menjalani hukuman lumayan singkat,” ujarnya.

Diketahui, Muhir tertangkap basah Kejari Mataram (OTT) menerima fee dana rehabilitasi gempa senilai Rp 30 juta dari seorang kontraktor September lalu melalui Kepala Dinas Pendidikan saat itu. Dana yang yang dikorupsi itu untuk rehabilitasi lembaga pendidikan korban gempa SD dan SMP senilai Rp 4,2 Miliar. Apa yang dilakukan Muhir itu dijerat pasal 11, pasal 12b, dan atau pasal 12e UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (dex)

1
50%
like
0
0%
love
1
50%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here