Mengaku Laporannya Tak Digubris Bawaslu, Caleg PAN KLU Ancam Lapor Ke MK
Foto: Caleg PAN nomor urut 10 Dapil KLU Ulil Huda. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Salah seorang Caleg nomor urut 10 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kesal karena laporannya terkait dugaan kecurangan yang dilakukan salah seorang Caleg di internalnya pada pemilu yang dilangsungkan serentak belum lama ini tak kunjung di tangani pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Maka dari itu seakan tidak percaya dengan kinerja Bawaslu, Ia justru mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta keadilan.

“Tim saya sudah layangkan laporan indikasi kecurangan ke Bawaslu KLU. Kita sudah bawa bukti-bukti lengkap tapi sampai detik ini belum juga ada tindak lanjut,” ungkap Caleg PAN Ulil Huda pada wartawan, Senin (20/5).

Ulil Huda lantas mempertanyakan kinerja dari Bawaslu, ada apa dengan Bawaslu KLU, kemana lembaga resmi yang katanya independen itu, tempat mengadukan persoalan dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksaan pemilu khususnya pemilu legislatif di Lombok Utara? Menurutnya, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu, pelapor indikasi kecurangan selalu diacuhkan bahkan selalu dianulir Bawaslu, terbukti sampai saat ini tidak ada satu pun kasus yang selesai ditangani.

Dihadapan sejumlah awak media, caleg no urut 10 itu juga mengaku bahwa banyak suara caleg lain berpindah ke salah seorang caleg diinternal PAN masif terjadi dan bermuara di salah satu caleg saja yakni nomor urut 5. Artinya, ada dugaan keberpihakan penyelenggaran maupun pengawas yang terjadi di Lombok Utara.

Ia bahkan menilai kondisi politik di Lombok Utara tidak seadem ayem tidak seaman yang terlihat sekarang ini. Padahal, kondisi politik di Lombok Utara carut marut. Sedangkan Bawaslu, lembaga yang menjadi satu-satunya tempat mengadu hanya mengacuhkan apa yang menjadi temuan meski temuan itu sudah di dukung oleh bukti-bukti. Potensi kecurangan dilakukan pada saat perpindahan dari TPS kemudian PPS hingga PPK.

“Form c1 yang dipegang setelah sampai di plano berbeda. Meski c1 yang kami pegang jumlahnya sama dengan c1 yang dimiliki oleh partai lain. Artinya setelah sampai di PPK jumlah suara itu berubah. Karena itu kami duga ada keberpihakan orang yang dimandatkan ke orang tertentu sehingga terjadi penggelembungan,” bebernya.

“Calon yang di suaranya meningkat setelah suara caleg lain diambil. Seperti caleg nomor 5 atas nama H. Arsan. Diunggulkan padahal tidak memiliki suara namun suaranya banyak setelah di UP dari caleg lain,” jelasnya.

Dilapangan, lanjutnya, pihaknya menemukan adanya ke keberpihakan dari oknum Panwaslu. Dari data bukti ada sekitar 8 TPS ditemukan terjadi penggelembungan dan suara berpindah ke caleg lain dalam satu partai. Salah satunya di TPS 20 desa Malaka, dimana salinan c1 calon 04 yang mendapat 6 suara justru berubah menjadi kosong setelah di pleno kecamatan. Dan suara itu berpindah ke Caleg nomor urut 05 atas nama H. Arsan.

Lebih lanjut, Ulil kembali menyinggung soal peran Bawaslu yang tugasnya sebagai penengah ketika ada indikasi kecurangan. Namun yang terjadi sebaliknya, laporan yang disampaikan diacuhkan dan tidak ditindaklanjuti. Bahkan pihaknya akan menyampaikan data temuan sekaligus laporan dugaan pengalihan suara itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang dilakukan oleh partai lain di Lombok Utara.

“Sekarang kami berharap partai PAN juga turun bahkan bila perlu mengunjungi bawaslu mempertanyakan langsung baik ke provinsi maupun tingkat Kabupaten. Sebagai bentuk menjaga marwah partai sangatlah penting. Saya sendiri berencana akan menempuh jalur MK seperti partai lain di Lombok Utara,” tegasnya.

Menurut Ulil, Ada pasal yang dilanggar jika indikasi kecurangan tersebut terbukti yakni pasal 463 UU pemilu tentang mendiskualifikasi Caleg apabila terbukti bersalah dan pasal 532 UU pemilu tentang barang siapa yang terbukti sengaja merubah suara terancam hukuman 4 tahun penjara.

Terpisah, ketua Bawaslu Lombok Utara Adi Purmanto mengaku Laporan dari PAN terkait dugaan adanya kecurangan belum resmi masuk ke mejanya. Hanya saat itu pihaknya membenarkan bahwa ada tim dari PAN datang ke kantornya untuk melayangkan laporan, tetapi setelah disodorkan formulir untuk diisi pihak pelapor malah tidak bisa mengisi formulir tersebut.

Baca Juga:

“Kita bingung siapa yang dilaporkan, kita suruh isi formulir tidak bisa. Jika sekarang ingin melapor lagi silahkan saja tentu kita akan kaji lagi sesuai aturan yang ada, dan jika ingin menempuh jalur MK kita juga persiapkan, “pungkasnya.

(Eza)

2
50%
like
2
50%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here