Mediasi Perseteruan Warga dan Investor Tak Memuaskan, Investor Tempuh jalur Hukum
Foto: Warga dimediasi

Lombok Utara, KanalNTB.com – Proses mediasi perseteruan antara beberapa pengusaha dengan warga di Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleh Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) terkait pengalihan jalan yang diklaim menutup akses lahan investasi pengusaha belum menemui titik terang, Rabu (22/1).

5Proses mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak yakni Meiwar dan Robert bersama kuasa hukumnya dan beberapa instansi terkait seperti Sat Pol PP, PUPR, Pemerintah Desa Gili Indah maupun Polsek Pemenang berjalan lancar, meski pihak pengusaha tidak puas dan belum menyepakati apa yang menjadi tawaran warga terkait akses jalan yang dialihkan.

Menurut kuasa hukum Robert, I Made Shanti Adnya, SH,MH., yang menjadi permasalahan lahan ini merupakan sepadan pantai yang dijadikan jalan oleh oknum warga yang mengaku keluarga bupati Lombok Utara. Selain itu menyangkut sertifikat yang dipegang itu sudah di batalkan oleh BPN yang otomatis lahan yang dikuasainya itu merupakan publik area.

“Jika jalan utama yang sudah ada sejak lama itu dialihkan dengan dalih masih memiliki hak, tidak mungkin BPN membatalkannya. Kemudian sekarang ini mereka mengalihkan jalan itu dan menguasai jalan yang sudah ada sebelumnya. Otomatis menutup akses kami,”ungkapnya.

“Jadi itu tidak bisa diberi hak oleh satu orang apalagi merugikan pihak lain. Ini juga kebijakan pemerintah untuk menertibkan pariwisata ini, artinya, jalan ini sudah ada dari dulu, kemudian dipindah dan dibangun lapak di depan tempat usaha kami. Jelas itu merugikan kami sebagai investor,”sambungnya.

Dikatakannya, pihak investor menyayangkan persoalan ini karena di satu sisi Investor berusaha mengembangkan pariwisata di KLU namun malah begini.

Ia mengakui hadir dalam rapat pertemuan digelar di Pemda Lombok Utara, namun hasil rapat itu bukan memutuskan untuk melanjutkan pengerjaan pemindahan jalan, tetapi diputuskan untuk mensurvey lokasi saja.

“Yang saya katakan silahkan saja pemerintah punya kewenangan, cuma harus berdasarkan dan mengacu kepada hukum yang ada dan memberikan proteksi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat,”ujarnya.

Dengan kesepakatan yang diambil oleh pemda untuk melanjutkan pemindahan jalan ini, lanjutnya, tentu sangat merugikan pengusaha atau investor, karena tanah ini akan dibangun oleh investor. Tetapi jika ada bangunan di depan itu namanya melanggar hukum karena masuk kategori penggeregahan. Dengan begitu sudah jelas tidak mungkin investor akan datang jika pemda terkesan berpihak

“Kami akan melakukan perlawanan secara hukum tentunya. Kalau kita merasa dirugikan jelas kita akan melakukan perlawanan secara hukum dan kami sudah melaporkan. Jika klaim mereka itu tanahnya sendiri maka apa gunanya putusan TUN yang telah kita menangkan,”paparnya.

“Sudah jelas dalam RT/RW No 9 thn 2019 itu mengatur sepadan pantai yakni 100 meter dari pantai, jika ada bangunan ya harus dibongkar dong. Namun apabila ada pengecualian tentu harus ada dasar hukumnya,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring Pembangunan atau Kabag Administrasi Pembangunan Setda Lombok Utara, Hasto mengatakan masyarakat telah menyepakati pemindahan jalan dan untuk pemetaannya nanti ini akan digambar oleh PUPR.

Kata Hasto, jika mengacu pada UU sepadan pantai harus jaraknya itu 100 meter dari sepadan pantai, tapi menurut bahasanya kepala BPN saat pertemuan itu maka sekeliling banguan di Gili terkena imbasnya. Sehingga ada toleransi yang boleh dibangun itu di belakang jalan.

“Intinya penggesaran jalan dari gambar semula yang sudah dirancang itu dibolehkan atau di setujui sama masyarakat. Mulai dari kepala desa, kadus, pihak cidomo, pengguna jalan, karang taruna, menyetujui penggeseran jalan ini, dasarnya itu karena kepemilikan tanah oleh masyarakat, sementara yang dicabut itu adalah hak miliknya, tetapi dia bebas mengelola, jadi pemilik lahan bileh mengelola tanah ini,”jelasnya.

“Sedangkan untuk akses bagi investor itu juga diberikan untuk akses keluar masuk,”imbuhnya.

Selanjutnya, dari pihak warga yang diwakili oleh Jasman mengaku persoalan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena baik itu investor maupun warga hanya bicara hak, tidak berbicara status karena disini sudah ada sejarahnya.

Menurutnya, jika mengacu pada UU semua lahan dikembalikan kepada negara , tetapi secara The facto penguasaannya ada di pemilik awal, tetapi tidak serta merta dihapus begitu saja.

Persoalannya, kata Jasman, lahan yang seluas 16 are yang dikuasai warga itu dibeli. Tentunya menuntut juga hak untuk mengelolanya. Sesungguhnya posisi warga dan investor itu berada di posisi yanga sama.

Baca Juga:

“Sebetulnya sudah tidak ada masalah karena di pertemuan di pemda semua sepakat pemindahan jalan dilanjutkan. Karena itu mediasi kembali dilakukan untuk menindaklajuti kesepakatan itu. Nyatanya mereka sekarang belum bisa menyepakati kembali meski akses jalan keluar masuk ke lahan mereka diberikan,”pungkasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here