Mahfud MD : Calon Kepala Daerah 92 Persen Dibiayai Cukong, Pengamat : Ucapan Lucu dan Tak Etis
Foto: Menkopolhukan RI Prof. Dr. Moh Mahfud MD. (Foto: ist)

MATARAM, KanalNTB.com — Kontroversi Pernyataan Menkopolhukan Mahfud MD yang menyebut bahwa Pilkada 92 persen calon kepala daerah di Pilkada 2020 dibiayai cukong mendapat respon keras pengamat politik di daerah. Pengamat Politik UIN Mataram Agus,MSi menyebut bahwa statemen seperti ini tepatnya dilontarkan oleh aktivis-aktivis di luar pemerintah.

” Sangat lucu dan kurang etis kalau dilontarkan pejabat negara apalagi oleh Menteri Koordinator Politik dan Hukum. Pertanyaannya sederhana kemudian, cukong dan korupsi pemilu itu lahir salah satunya dari ketidakmampuan hukum atau UU pemilu melakukan filter,” tegasnya.

Contohnya untuk mendapatkan B.1 KWK atau rekomendasi partai dalam pencalonan para bapaslon harus berjuang melalui DPP partai politik. Jadi ada 3 tangga yang dilalui yakni DPC, DPW, baru bisa tembus ke DPP.

Semua anak tangga ini butuh biaya politik, dan tidak semua orang mampu membayar sendiri akhirnya berkolaborasi dengan korporasi atau pemodal. Nah ini kan dampak undang-undang.

“Lah yang bikin undang-undang itu siapa?. Kan negara atau pemerintah bersama DPR. Terus selama ini Pak Mahfud selaku penyelenggara negara ngapain saja? Tidurkah beliau sehingga UU Pilkada kita kacau balau?,” tanyanya.


Baca Juga:


“Saya khawatir kekacauan negara ini akibat dari elit politik yang selalu mau cari panggung dalam setiap momentum. Maka tolong pejabat-pejabat negara berhenti mengeluarkan statemen yang kurang tepat,” pungkasnya.


Penulis: Punk

Editor: hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here