Komisi II DPRD NTB : Ada Kesan Monopoli Terselubung di Proses Pengadaan Sembako Program JPS
Foto: Anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet ( kiri), Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kanan). (KANALNTB.COM)

Mataram, KanalNTB.com – Anggota Komisi II DPRD NTB, Made Slamet, menilai ada kesan  terjadi monopoli terselubung dalam pengadaan sembako program JPS Gemilang yang digaungkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah akhir akhir ini.

“Sekarang  ada kesan monopoli terselubung dalam proses pengadaan sembako program JPS dengan melibatkan perusahaan raksasa,” ungkapnya belum lama ini kepada KanalNTB.

Dia juga menilai bahwa UMKM dan IKM NTB mampu dalam pengadaan Sembako asal ada etika.

“Mampu asal ada etika yang baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Jangan lewat calo (Perusahaan/BUMD) yang menggunakan kesempatan “Menyelam sambil minum alkohol”  mencari kesempatan dengan makan barang haram,” tegas dewan dari fraksi PDIP ini.

Dia juga mendesak agar dalam pengadaan isi sembako tidak mengada-ngada.

“Barang isi paket juga jangan mengada-ada seperti minyak kayu putih dan lain lain,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik sebagai dinas yang memiliki program yang dimaksud menolak memberikan keterangan karena bukan kewenangan dinas sosial untuk pengadaan.

“Kalau pengadaan bukan kewenangan dinas sosial, silahkan hubungi asisiten II,” ungkapnya.

Khalik menjelaskan bahwa masyarakat yang mendapat program JPS Gemilang sudah kewenangan desa setempat yang melakukan pendataan.


Baca Juga:


“Kita sudah berikan kewenangan ke desa setempat di kabupaten kota untuk mendata siapa yang berhak mendapat bantuan ini. Yang tidak tercover di BLT dan PKH, itu yang akan diberikan,” tegasnya.


Penulis: Pur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here