Menyesuaikan Keuangan Negara, Jatah
Foto: Konfrensi pers humas dan Protokoler KLU. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Pemerintah pusat akan mengurangi jatah jaminan hidup (Jadup) korban gempa menjadi dua bulan atau sebesar Rp 600 ribu. Dimana diketahui semula para korban gempa ini dijanjikan akan menerima jatah “Jadup” selama kurun waktu tiga bulan atau sebesar Rp 900 ribu/orang. Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan kondisi keuangan negara.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial P3A Lombok Utara, Faisol saat menggelar konferensi Pers di Aula Bupati Lombok Utara, Rabu (4/9).

Dikatakannya, dasar dari program Jadup ini adalah Permensos No 4 Tahun 2015, itu tertuang di pasal 15, disana jelas dipaparkan tentang Jadup berapa besarnya dan siapa yang menerima manfaatnya serta ditambah dan dikuatkan dengan impres no 5 tahun 2018 tentang perbaikan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana.

“Cuman untuk besarnya itu diploting oleh kamensos yang semula kemarin penerima manfaat akan menerima 3 bulan kini menjadi 2 bulan. Ini dikarenakan menyesuaikan dengan keuangan negara,” terangnya.

Faisol menjelaskan, untuk proses Jadup ini pertama dinas sosial KLU sudah mengusulkan sejak 2018 lalu, sebanyak 74 334 KK, dengan jumlah 233,541jiwa. Kemudian pada April 2019 pihaknya kembali menggelar rapat dengan kementrian sosial (Kemensos) untuk melakukan varipali ulang data yang ada.

“Disitu kita sampaikan data yang diberikan awal akan jauh berbeda dengan data yang akan kita sampaikan belakangan,” jelasnya.

Akhirnya lanjut Faisol, pada juli 2019 pihaknya kembali menyampaikan data yang sudah di verifikasi sebanyak 75,554 KK atau sebanyak 242,572 jiwa yang kemudian dilanjutkan kepada Kementerian keuangan (Kemen KeU), Sebab Kemensos sendiri belum memiliki anggaran untuk Jadup ini karena tidak pernah diprediksi bahwa korban gempa itu banyak dan berada di berbagai daerah seperti NTB, Palu, Irian jaya dan Banten.

“Kemarin pada bulan Agustus, kamensos sudah mengusulkan ke Kemenku untuk anggaran Jadup khusus untuk provinsi NTB, tetapi akan di prioritaskan untuk Lotim dan Lombok Utara sesuai dengan data yang kita sampaikan terakhir. Dengan jumlah dana sebesar 145 miliar lebih khusus untuk Lombok Utara,” katanya.

“Untuk tahap pertama yang sudah ditransfer itu memang ada Lobar, Mataram dan KSB sekitar 11 miliar tapi itu masih kurang jauh,” imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Camat Pemenang itu menegaskan, untuk proses di daerah saat ini dari jumlah data penerima sebanyak 75 ribu KK lebih ini yang sudah jadi rekeningnya sebanyak 53,756 KK, jadi ada sekitar 21 ribu lebih yang masih dalam proses pembuatan rekening karena ditemukan masih banyak kesalahan dan belum bisa memproses di bank.

Baca Juga:

“Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan dusun dan desa untuk memperbaiki. Terakhir juga proses dari Kamenkeu kemarin sudah diminta keterangan untuk masa transisi itu diperpanjang sampai dengan bulan desember, mudah-mudahan Kemensos ini segera mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan, kita tunggu kabar saja sedang berproses dan mudah-mudahan ini cepat ditransfer,” tandasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here