Kasta Siapkan Dukungan Usut Anggaran Sewa Rumdis Bupati-Wabup KLU
Foto: ilustrasi

Lombok Utara, KanalNTB.com – Lembaga Sosial Masyarakat Kasta Lombok Utara dan LUCW bakal menggelar aksi damai di Mataram pekan depan. Aksi tersebut digelar guna mendukung Polda NTB mengusut tuntas sewa rumah dinas (Rumdis) bupati dan wakil bupati KLU.

“Kami akan menggelar aksi damai Minggu depan di Polda NTB. Ini sebagai wujud dukungan moril kami untuk Polda atas kasus sewa rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati yang sedang diatensi,” ungkap Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch, H. Tarpiin Adam.

Adam mengatakan, dalam aksi damai itu pihaknya akan menyuarakan agar Polda NTB menuntaskan perjalanan kasus tersebut, sekaligus meminta kejelasan apakah kasus itu sampai SP3 ataukah sudah penetapan tersangka.

“Setidaknya, kejelasan kasus akan memberi pemahaman kepada masyarakat KLU sejauhmana anggaran sewa itu ditangani,”ujarnya.

“Kami juga akan mendukung Polda dengan memberikan data-data. Kami juga melihat beberapa item anggaran yang telah digelontorkan perlu dikaji dan diinvestigasi bersama,” sambungnya.

Sementara Ketua Kasta KLU, Andiyamsa, mengatakan pada prinsipnya anggaran sewa sudah diatur sesuai Peraturan Bupati. Namun demikian, dalam konteks sewa, tidak logis jika APBD juga dialokasikan untuk memelihara rumah yang berstatus sewa.

“Kami mencurigai ada kecenderungan item yang sama dianggarkan setiap tahun. Yang namanya rumah sewa, harusnya kewajiban pemilik rumah melakukan pemeliharaan, bukan dibebankan ke APBD,” tegasnya.

Dalam perjalanan kasus ini pihaknya intens mengamati item anggaran sewa rumah dinas 2019 yang tertuang di APBD. Beberapa item anggaran yang menurutnya perlu dikaji adalah, dasar penetapan standar harga untuk kediaman yang rusak akibat gempa. Kedua, adanya biaya Home House seperti TV, Receiver, Setrika, Meja Prasmanan, Mesin Cuci, mesin potong rumput, jemuran pakaian, Vacum cleaner. Bahkan Sekretariat Daerah tidak secara gamblang merinci pemeliharaan rutin berkala untuk anggaran senilai lebih dari Rp 436 juta lebih untuk kedua pejabat daerah.

Baca Juga:

“Untuk tahun 2019 Bupati menerima Rp 1,4 miliar dan Wabup Rp 1,3 miliar. Polda perlu menelusuri item serupa di APBD 2016-2019. Kalau item yang sama dialokasikan setiap tahun, menurut kami itu sangat janggal,”tandasnya.

(Eza)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here