Kajari Mataram Mencium Kejanggalan, Ada Perusahaan Sering Menang Tender di KLU
Foto: Kejari Mataram Ketut Sumadana. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Kejari Mataram menemukan sejumlah kejanggalan adanya perusahan yang masuk dalam daftar bermasalah bahkan di blacklist sering dimenangkan dalam salah satu proyek di Kabupaten Lombok Utara. Yakni terkait proyek perpipaan bernilai miliaran berlokasi di Dusun Teres Genit Desa Bayan Kecamatan Bayan diduga dimenangkan oleh perusahaan yang diblacklist di Mataram.

Pada pertemuan tersebut Kejari Mataram meminta Kepala ULP Lombok Utara yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pelelangan harus lebih selektif dan memilki daftar perusahan-perusahaan yang sudah di blacklist. Demikian terungkap dalam sosialisasi pencegahan tindak Korupsi Kejari Mataram di Aula Sidang DPRD Lombok Utara, Rabu (19/6).

Sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejari Mataram dihadiri bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, Sekda Lombok Utara H. Suardi dan Kepala OPD dan Kades se Lombok Utara. Pada sosialisasi dilaksanakan Kejari sekaligus penandatanganan MoU bidang Hukum perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam pemaparannya, Kejari Mataram Dr. Ketut Sumadana, SH.MH., banyak menyinggung terkait pencegahan korupsi, nepotisme, gratifikasi penggunaan anggaran hingga istilah koncoisme. Yang paling disoroti Kajari terkait pelaksaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada proses pelelangan. Dimana, perusahaan yang masuk dalam daftar balcklist masih ada yang ikut serta bahkan dimenangkan oleh perusahaan itu sendiri.

“Di Lombok Utara apakah Kepala ULP memiliki daftar perusahaan yang di blacklist itu?,”tanya Kajari sembari melihat ke arah Kabag Pembangunan yang juga Kepala ULP Lombok Utara.

Dikatakannya, seorang Kepala ULP harus memilki daftar perusahaan-perusahaan yang sudah masuk daftar merah itu. Bahkan semua daftar perusahaan yang ingin ikut mendaftar harus memilki daftar perengkingan juga. Demikian itu, menurutnya, sebagai upaya pencegahan juga agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

“Semoga di KLU ini tidak ada proses pelelangan bahkan sampai dimenangkan oleh perusahaan yang sudah jelas-jelas masuk daftar bermasalah,”pungkasnya.

Intinya, lanjut Kajari, Perusahaan yang nakal dan masuk daftar blacklist tidak diberikan kesempatan kembali ikut dalam daftar lelang. Intinya ULP harus lebih selektif dalam melakukan pelelangan. Apalagi sampai dimenangkan, padahal jelas-jelas perusahaan itu masuk dalam daftar merah.

“Pemerintah daerah khususnya yang bertanggungjawab ULP harus memiliki daftar perusahaan yang nakal atau masuk daftar pernah bermasalah,”tandasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Dr. H Najmul Akhyar mengatakan korupsi ibarat penyakit yang harus dicegah. Untuk itu lebih baik mencegah sebelum terjadi.

“Sebelum terjadi mari kita berpikir yang matang supaya jangan sampai ada penyesalan. Hendaknya menjaga diri jangan sampai menimbulkan penyesalan karena terlalu besar pasak daripada tiang,”pungkasnya.

Diketahui, indikasi adanya perusahaan yang diduga masuk dalam daftar blacklist memenangkan salah satu proyek yang dilelang tahun anggaran 2019 oleh ULP LPSE Lombok Utara. Proyek perpipaan bernilai miliaran berlokasi di Dusun Teres Genit Desa Bayan Kecamatan Bayan diduga dimenangkan oleh perusahaan yang diblacklist di Mataram.

Menanggapi terpisah, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) ULP Lombok Utara, Lalu Syahrif Arifin mengatakan pihaknya hanya melaksanakan proses secara teknis lelang. Termasuk menyangkut salah satu proses kegiataan proyek perpipaan yang ada di Teres Genit Bayan.

Baca Juga:

“Kita hanya melakukan prosesnya, terkait persyaratan itu juga kita seleksi. Ketika dalam sistem tidak ada yang bermasalah kami tetap lanjutkan. Termasuk proses pelelangan kegiatan yang di Teres Genit,”tandasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here