Lombok Utara, KanalNTB.com – Ikha Nindiya, tenaga ahli IT Diskominfo Lombok Utara menjelaskan sejak dirilisnya aplikasi E-Lapor sampai saat ini, aduan yang masuk dari masyarakat sudah tertampung 9 aduan. Mayoritas aduan tersebut yakni menyangkut infrastruktur. Jalan yang rusak mendominasi dan aspirasi masyarakat tersebut disebutnya sudah ditindaklanjuti.
“Memang yang paling banyak itu adalah untuk Dinas PUPR kaitannya dengan jalan rusak. Dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah kita tindaklanjuti dengan mengirimkannya ke dinas terkait,” jelas Ikhda di acara sosialisasi internet sehat pada Rabu, (20/11) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Utara.
“Cuma untuk menindaklanjuti laporan yang masuk kita belum ada operator. Sekarang inilah kesempatan kami mengundang penjabat penghubung atau operator setiap OPD,” imbuhnya.
Sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan MoU aplikasi E-Lapor menyasar seluruh operator atau admin seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara H. Muhammad mengungkapkan, internat sehat yang dimaksud supaya para admin atau operator mampu mengetahui perihal konten yang dilarang oleh Undang-undang ITE. Demikian pula dengan berjalannya E-Lapor sendiri yang mana jika ada aduan masyarakat masuk maka admin bisa langsung merespons.
“Menindaklanjuti MoU ini ada hubungannya dengan E-Lapor yang sudah kita sosialisasikan ke-33 desa di aula kantor Desa Tanjung waktu itu. Sekarang ini kita undang admin untuk tindaklanjut, karena dia yang akan menyampaikan ke kepala OPD masing-masing,” ungkapnya.
Selain mengenai aplikasi E-Lapor, dalam sosialisasi ini juga diharapkan pelayanan di seluruh instansi tidak sampai tertunda. Memberi informasi keterbukaan publik, maupun bentuk E-Budgetting sehingga masyarakat tahu akan program dan anggaran yang dikelola dinas masing-masing. Menurutnya, dalam era global ini menyiapkan SDM yang mumpuni merupakan aspek utama sehingga kedepan Lombok Utara paling tidak mampu mendekati digital city.
Baca Juga:
- Wagub Rohmi: Orang NTB Harus Cinta dan Beli Produk NTB
- Pilkada KLU, Golkar Tak Punya Kader Sendiri SK jadi Terlambat
- Kecamatan Ampenan Miliki Kasus Covid-19 Terbanyak di Mataram
- Pilkada Mataram, SK Dua Parpol Ini Diklaim Segera Susul PAN untuk Dukung BARU
“Bagaimana pelayanan masyarakat jangan tertunda, tidak ada alasan kita menolak dan ini harus dipersiapkan jauh hari dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan jaman sekarang ini,” jelasnya.
(Eza)
