Inspektorat KLU : Dana Rentenir DPRD Bukan Atensi Kita
Foto: Inspektur Inspektorat Lombok Utara, H Zaenal Idrus. (kanalntb.com)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Inspektur Inspektorat Lombok Utara, H Zaenal Idrus, SH., mengaku tidak mengatensi persoalan pinjaman pihak ketiga (dana rentenir.red) untuk menalangi dana perjalanan dinas anggota Dewan.

Menurutnya, Inspektorat hanya fokus pada pertanggungjawaban anggaran secara administratif saja. Misalnya perjalanan dinas tidak dilakukan secara fiktif, atau pembayaran biaya dinas melebihi ketentuan regulasi.

“Kan anggranya itu sudah ada, cuman belum cair karena masih dalam proses, makanya cari dana lain, kan gitu. Dan itu pribadi pribadi kok. Kalau di kita kan normatif, yang ada di anggaran itulah yang kita lakukan, tidak bisa melampaui,” ujarnya.

Baca Juga:

Dikatakanya, akses dana SPPD DPRD KLU melibatkan pihak ketiga dengan beban bunga yang ditanggung Dewan adalah urusan pribadi pejabat Sekretariat DPRD. Inspektorat pun tak punya kewenangan untuk mengontrol pengelolaan anggaran sebagaimana dilakukan.

“Yang jelas mereka ada uangnya tapi belum, mungkin belum cair, karena mereka ingin cepat kan begitu. Ini kan kepercayaan antara teman, mungkin seperti itu barang kali,” katanya.

Menurut Idrus, jika bunga tersebut tidak dipersoalkan dan sudah melalui persetujuan semua pihak tentu tidak ada masalah. Hanya saja, dalam pelibatan pihak ketiga harus ada yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari pribadi atau lembaga lain.

Sementara itu, Ketua DPRD KLU, H Burhan M Nur., justru menyayangkan tereksposnya pemberitaan perihal dana pihak ketiga SPPD Dewan maupun perjalanan luar daerah para honorer. Idealnya, pertemuan antara Komisi I dan pejabat Setwan saat itu tidak dibuka untuk umum tetapi dikemas tertutup.

“Jadi begini, bagaimana pun teman-teman media harus bisa menjalin kerjasama yang baik gitu. Karena juga mengkritisi kediaman (Sekretariat DPRD_Red) tidak mungkin begitu juga kan (dimaksud, wartawan adalah tamu di kediaman DPRD.red),” ujarnya.

Informasi yang didengar (dari pejabat Setwan dan menjadi konsumsi berita) tidak seharusnya dipublis. Sebab selaku pimpinan ia memaklumi sistem keuangan Setwan yang tidak sehat bertolakbelakang dengan tingginya mobilitas DPRD dalam menjalankan tupoksinya.

“Memang keperluan DPR kan sangat banyak, terpaksalah kita pinjam kepada mereka. Jadi mereka menjalankan tugasnya, bawa SPPT dan bawa semua perlengkapan, dan itulah nantinya yang akan diserahkan, dan UP (Uang Persediaan)-nya keluar dari bendahara, bendaharanya setor ke sini,” jelasnya.

Burhan berharap, ke depan antara media dan Sekretariat DPRD dapat bekerjasama lebih baik lagi. Sebab awak media, hampir setiap hari bertemu dan berdiskusi dengan Dewan maupun pejabat di Sekretariat Dewan.

“Seolah-olah orang akan melihat, bahwa media ini bermusuhan dengan orang ini. Kalaupun kita mau musuhan, kita tinggal perintahkan saja sekertariat untuk tidak langganan dengan koran ini. Syukur kalau sekertariat berani tanpa ada rekomendasi saya kan selaku top leader utama di sini,” pungkasnya.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here