Honorer di DPRD KLU Ditemukan Banyak Titipan
Foto: Komisi I DPRD Lombok Utara melakukan evaluasi terhadap Sekretariat DPRD KLU. (kanalntb.com)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Komisi I DPRD Lombok Utara melakukan evaluasi terhadap Sekretariat DPRD KLU, Rabu (13/2). Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi I menemukan banyak kejanggalan. Salah satunya adalah adanya tenaga honorer di sekertariat yang merupakan titipan pejabat dan honorer tersebut juga diangkat tanpa sepengetahuan Ketua DPRD.

“Ada delapan orang anak baru, dan ketua DPRD juga tidak tahu, karena pengangkatan itu bukan melalui BKD,”ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto,SH. kepada wartawan.

Ardianto menjelaskan, pegawai di sekretariat DPRD KLU berjumlah lebih dari 61 orang yang terdiri dari 22 orang PNS dan 39 non PNS.
Dari jumlah tersebut diketahui ada delapan orang tenaga honorer baru yang diangkat tanpa dilaporkan ke ketua DPRD KLU. Akibatnya, kedelapan orang ini tidak memiliki SK dan tidak menerima gaji yang sepantasnya.

“Jangan sampai mereka pakai baju baru aja kesini, ujungnya untuk beli sabun saja tidak ada, kan kasihan mereka cuman mengabdi tapi tidak dapat gaji, ya yang manusiawi sedikit lah,”tukasnya.

Baca Juga:

Oleh sebeb itu, Komisi I meminta pada Sekwan untuk memperjuangkan nasib para honorer tersebut, supaya jangan sampai mereka sudah berkerja lama tapi tidak dapat apa-apa.

“Kita perlu perjuangkan hak-hak mereka, kasihan mereka,”tegasnya.

Politisi partai Hanura itu menuturkan, permasalahan aparatur di DPRD harus segera dibenahi. Bahkan hingga sistem pelayanan terhadap anggota DPRD pun harus diperbaiki. Sebab dewan tidak ingin mereka hanya membantu pasca keluar daerah saja.

“Sekretariat harus memfasilitasi tata tertib tersebut. Sehingga tidak satupun nanti tugas tugas yang dilakukan melanggar peraturan DPRD itu sendiri,”katanya.

“Kita tidak ingin kita sendiri melanggar, bagaimana dengan orang lain,”imbuhnya.

Selain itu, Komisi I juga menyoroti terkait rekomendasi yang diajukanya pada 2016 dan 2019 tentang penyertaan media dalam setiap kegiatan ke luar daerah, agar apa yang dikerjaakan DPRD bisa terekspos dan dapat diketahui publik.

tidak pernah ditindaklanjuti oleh sekertariat maupun pimpinan. Padahal untuk menuangkan itu komisi berpikir dengan banyak pertimbangan. Termasuk seperti rekomendasi yang di 2016 dan 2019 yang meminta fasilitasi kegiatan DPRD agar diketahui masyarakat.

“Melibatkan media dalam pendampingan. Ini juga tidak dapat respon, dan sekarang kami akan pertimbangkan untuk kami mencabut kembali,”tandasnya.

Tidak hanya itu, komisi l juga menyarankan agar didalam proses penggunaan keuangan harus memperhatikan laporannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada keterlambatan karena laporan keuangan yang berdampak terhadap proses ganti uang (GU) dan lain sebagainya.

“Kalau administrasi nya itu tidak lengkap maka itu juga bisa terhambat,”tutupmya.

Menaggapai hal tersebut Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD KLU Muldani meminta permasalahan delapan honorer itu dipikir secara bersama-sama. agar persoalan ini tidak hanya dibebankan pada sekretariat saja. Jika sudah ada kesepakatan ayo diperjuanhkan bersama.

“Untuk memperjuangkan nasip tenaga kontrak mari kita perjuangkan sama-sama,”pungkasnya.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here