Foto: ilustrasi

LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM
Inspektorat Lombok Tengah menyoroti kinerja Pendamping Desa, khususnya soal pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan tata keuangan desa perlu dilakukan evaluasi. Dari segi pengawasan, dinilai tidak maksimal. Buktinya banyak persoalan desa yang muncul dan berujung ke proses hukum.

Inspektur Inspektorat Loteng, L Aswantara mengatakan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendamping desa jelas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan tata keuangan desa.
Namun, ini sering salah dan keliru, setiap persoalan desa yang muncul, masyarakat langsung ke Inspektorat. Seharusnya, masyarakat mempertanyakan dulu ke pendamping desa, karena itulah tugas dan fungsi mereka yakni melakukan pengawasan. “Jangan langsung loncat pagar. Tanya dulu pendamping desa di tingkat desa, apa pekerjaan mereka, hingga ada permasalahan atas penggunaan anggaran desa. Setelah itu, baru ke pendamping tingkat kecamatan, Kabupaten sampai ke DPMD. Baru ke kami,” katanya.

Artinya, jangan hanya Inspektorat saja yang disalahkan. Karena di desa itu ada petugas yang berhak menjelaskan terlebih dahulu, seperti apa penggunaan anggaran desa, yakni pendamping desa. Apalagi, mereka itu direkrut langsung oleh Kementrian untuk ditugaskan melakukan pembinaan dan pengawasan. Seperti melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa. Misalnya, fasilitasi penyusunan RPJMDesa, penyusunan RKP Desa dan penyusunan APBDesa. “Saya juga sampai saat ini tidak tahu mana pendamping desanya. Karena saya tidak pernah melihat mereka,” ujarnya.
Untuk diketahui, selama mereka ada, tidak pernah sama sekali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat.

Kemudian, mau panggil mereka, pihaknya tidak ada hak dan kewenangan, karena SK mereka langsung dari pusat dan dibawah naungan DPMD. “Kami sudah meminta mereka untuk kumpul, agar bersama-sama mengkaji persoalan yang sering muncul di desa. Tapi hingga kini tidak direspon,” ungkapnya.

Kemudian mirisnya, pendamping desa yang ditugaskan di masing-masing desa ternyata sebagain dari luar kabupaten maupun desa. Lantas bagaiamana mereka akan melakukan tupoksinya dengan maksimal, disatu sisi mereka belum memahami kondisi desa tempat ditugaskan. “Kami sudah usulkan supaya pendamping desa direkrut dari orang-orang lokal, yang memahami tentang desa itu. Setelah itu diserahkan ke kita pembinaanya. Tapi tidak direspon,” tuturnya.

Tapi, kini bisa dilihat banyak persoalan desa yang muncul. Itu pun semua permasalahan berujung ke Inspektorat. “Kami minta kinerja pendamping desa lebih dimaksimalkan,” tungkasnya. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here