Dua Calon Terkuat Plt Sekda NTB Dari Enam Kandidat
Foto: Ilustrasi

MATARAM, KANALNTB.COM – Dari keenam nama calon yang akan menduduki kursi Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, yang habis masa jabatannya 8 juni 2019 mendatang, ada dua nama yang menjadi kandidat kuat untuk menduduki jabatan struktur tertinggi di pemerintahan tersebut, dan memang sudah lama kursi Sekda tersebut menjadi incaran.

Dari isu yang mencuat selama ini, dan telah ramai di perbincangkan, keenam nama tersebut yakni, Kepala Dinas Pendapatan Daerah H Iswandi, Asisten I Setda NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, Asisten II Setda NTB, Ridwansyah, Asisten III Setda NTB Hj. Hartina, Kadis Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Agus Patria, Sekertaris DPRD NTB, Mahdi. Dari keenam nama tersebut, ada dua nama yang mencuat bakal mendapatkan posisi tersebut, yakni Iswandi, dan Ridwansyah.

Made Slamet, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, mengatakan mengenai pergantian posisi jabatan Sekda NTB juga menjadi perhatian dirinya. Bahkan selama ini dirinya juga telah mendengan isu yang berkembang dikalangan masyarakat. “Jabatan Sekda adalah jabatan yang penting dalam Struktur organisasi pemerintah daerah. Jadi jangan pilih sekda yang punya masalah hukum,” katanya.

Dirinya berharap, siapa saja yang dapat dari nama-nama yang sering mencuat dikalangan masyarakat mendapat amanah tersebut, dapat menjalankan roda Pemerintahan dengan baik dan program pro rakyat.

“Kalau isu selama ini yang saya dengar, mencuat nama Ridwansyah yang menjadi kandidat terkuat makanya sekarang sedang pendidikan di Jakarta, namun saya berharap siapa saja nantinya yang menjabat dapat bekerja dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, sekretaris DPRD NTB Mahdi yang disebut-sebut masuk kandidat untuk menjadi Plt Sekda. Namun dirinya mengaku masih banyak yang lebih senior dari dirinya yang layak.

” Ada Pak Iswandi, para Asisten. Hak veto pak Gubernur mau menunjuk siapa sesuai pertimbangan baperjakat,”

Soal peluangnya menjadi plt Sekda, Mahdi tak terlalu memikirkannya. Sebab yang menentukan Plt sekda adalah kewenangan Gubernur.

“Kita tunggu mekanismenya,” tandasnya.

Untuk diketahui Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam keterangannya dibeberapa media kemarin, menyebut telah mengirim surat pemberhentian Sekda NTB Rosiadi Sayuti. Namun apabila surat tersebut belum keluar sebelum juni dari presiden maka akan tidak menutup kemungkinan akan ditunjuk plt.

“Kemarin (Selasa) kita sudah ajukan surat pemberhentian. Kita buat pansel kalau udah ada surat dari Presiden,” katanya

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Perpres yang diteken pada 2 Februari 2018, itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan dalam Perpres ini, kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, menurut Perpres ini, mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyeleranggakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas, menurut Perpres ini, meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah.

“Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah,” bunyi Pasal 5 ayat (3) Perpres ini.

Dalam Perpres ini disebutkan, calon penjabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan di antaranya: a. menduduki jabatan pemimpin tinggi pratama eselon II/a untuk penjabat sekretaris daerah provinsi atau menduduki jabatan pemimpin tinggi pratama eselon II/b untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota; b. memiliki pangkat paling rendah Pembina utama muda golongan IV/c untuk penjabat sekretaris daerah provinsi dan pangkat Pembina I golongan IV/b untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota; dan c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensun.

Menurut Perpres ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah provinsi kepada menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah provinsi.

Penjabat sekretaris daerah, menurut Perpres ini, dilantik oleh penjabat Pembina kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan.

Baca Juga:

Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, Perpres ini menyebutkan: a. menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi yang memenuhi persyaratan; 

(pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here