DPS Lombok Utara Bertambah 10 Persen
Foto: ilustrasi

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdapat peningkatan. Meski tidak signifikan namun berdasarkan coklit yang dilakukan KPU Lombok Utara belum lama ini, penambahan itu didasari sejumlah faktor. Demikian diungkapkan Divisi Perencanaan dan Data KPU dr. Zaki Abdillah, Selasa (15/9).

Menurutnya, berdasarkan hasil pleno tercatat DPS Lombok Utara sebanyak 172.771 pemiilih dari 184.423 potensi. Artinya ada perbandingan 11.652 dan yang menjadi faktor margin tersebut lantaran banyak ditemukan warga pindah domisili, pemilih tidak dikenal, hingga pemilih dibawah umur.

“Kita sudah keluarkan yang salah termasuk rekomendasi dari Dukcapil itu. Banyak yang TMS, meninggal, pindah, dan lain-lain,” ungkapnya.

Dijelaskan, 11.652 pengurangan pemilih ini secara rinci yang meninggal ada di 3 kecamatan sebanyak 3.449. 5.400 ada pemilih ganda, 777 orang merupakan pemilih yang tidak dikenal, 2.718 orang tercatat pindah domisili dan 3.000 orang pemilih dibawah umur. Jika dibandingkan dengan DPS tahun 2019 jumlah ini ada penambahan walau tidak banyak.

“Kalau tahun 2019 itu 171.541 berarti ada tambahan 1.230 pemilih namun ini belum final bisa jadi ada pengurangan dan penambahan lagi sebelum ditetapkan,” jelasnya.

Persoalan yang muncul, lanjut dr. Zaki, Bawaslu Lombok Utara mencatat ada perbedaan elemen data di DPT dan data sekarang. Misalnya KTP yang tertera dulu lain pun sekarang pun lain. Maka itu pihaknya akan berkoordinasi menanyakan hal ini ke Dukcapil Lombok Utara sehingga DPT sebelum ditetapkan benar-benar valid.

“Kami terima yang sudah bersih kita terima dari KPU RI dan persoalan itu bukan ranah kami. Data temuan sudah kita verifikasi nanti akan kita tanyakan ke dukcapil sebelum final DPT 6 Oktober,” katanya.

“Selanjutnya DPS ini akan diumumkan ke PPS untuk kemudian mereka menempel ditempat strategis supaya masyarakat bisa tahu dan berikan masukan ke KPU jika ada warga yang belum terdaftar,” imbuhnya.

Menyangkut pemilih yang menikah dibawah umur, pihaknya mengatakan tidak ada pertimbangan memilih. Pasalnya, berdasarkan PKPU Nomor 19 tahun 2019 dalam pasal 5 secara hukum lantaran masih menikah dibawah umur mereka tidak bisa menyalurkan hak pilih. Kecuali terdapat buku nikah yang mampu membuktikan sebagai rujukan.


Baca Juga:


“Tetap tidak bisa, tapi mereka harus membuktikan pakai buku nikah itu. Untuk pemilih yang tidak punya adminduk kita temukan di Bayan saja jumlahnya ada 23 orang, ini sudah kita mohon ke pihak Dukcapil untuk urus baru bisa kita masukan,” pungkasnya.


Penulis: Eza

Editor: hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here