DPRD Sumbawa Lega, Kejati Tak Temukan Peyimpangan Dana Reses
Foto: Ekspose perkara terhadap dugaan penyimpangan dana reses DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 oleh tim penyelidik di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Negeri. (ist)

Mataram, KanalNTB.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa akhirnya bisa bernafas lega karena terbebas dari penyimpangan dalam penggunaan dana reses. Hal itu diketahui setelah melewati proses penyidikan dan ekspose perkara terhadap dugaan penyimpangan dana reses DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 oleh tim penyelidik di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) NTB, Selasa (19/11).

Pada ekspose perkara dugaan penyimpangan dana reses yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Para Asisten, Kajari Sumbawa, Para Koordinator, Para Satgas Tipikor Kejati NTB, serta Para Kasi Kejari Sumbawa dan Tim Penyelidik tersebut disimpukan bahwa tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, tim penyelidik menyimpulkan tidak ditemukan indikasi merugikan keuangan negara. Peserta ekspose pun sependapat dengan tim penyelidik untuk dihentikan dan jika di kemudian hari ditemukan bukti baru maka penyelidikan dapat dibuka kembali” ungkap Dedi Irawan, juru bicara Kejati NTB, dalam press release yang diterima KanalNTB.

Kesimpulan tidak adanya indikasi penyimpangan terhadap penggunanan dana reses tersebut diperoleh setelah tim penyelidik melakukan penyelidikan alokasi anggaran.

Ketua tim penyelidik memaparkan terdapat empat mata anggaran penggunaan dana reses yang diperuntukan untuk kegiatan reses yakni sebanyak tiga kali pada bulan Maret, Juni, dan Nopember tahun 2018 lalu dengan 45 orang dewan dan 3 orang PAW.

Empat mata anggaran tersebut, diantaranya yaitu anggaran makan dan minum sebesar Rp.23.000.000, ATK Rp 4.500.000, Biaya sewa Rapat sebesar Rp. 4.770.000 serta Biaya Dokumentasi dan Dekorasi Rp. 1.630.000.

Lebih lanjut, hasil penyelidikan menunjukkan dana untuk biaya makan dan minum sebanyak tiga kali reses sejumlah Rp. 786.624.000.

Terkait dengan anggaran ini, saksi menerangkan bahwa benar seluruh peserta diberi makan minum dan biaya makan minum telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Namun, bukti SPJ yang digunakan adalah bukti lain yang seharusnya menggunakan NPWP tempat membeli makan minum, sehingga dari Hasil Audit BPK sejumlah uang tersebut harus dikembalikan dan oleh BPK menyerahkan LHP tersebut pada inspektorat untuk ditindaklanjuti.

Setelah dilakukan Klarifikasi ternyata hanya 20 orang yang harus dikembalikan, yaitu sebesar Rp. 218.281.000, dan rekomendasi BPK tersebut telah dilaksanakan dengan menyetorkan ke Kas Negara pada PT.Bank NTB.

Sementara itu, untuk biaya ATK ditemukan bahwa dana ini tidak dilaksanakan sebagaimana peruntukannya. Namun, pada setiap kali reses masyarakat meminta bantuan lain sehingga berdasarkan persetujuan dewan dana ATK sebesar Rp. 4.500.000, per anggota dewan dengan total Rp. 648.000.000,- dialihkan utk pembiayaan lain seperti pembelian Genset Desa, Sound Sistem, Sembako, Kursi, wareles, bahan bangunan dll, dan SPJnya ada.

Baca Juga:

Sedangkan untuk biaya Sewa dan Rapat serta dokumentasi telah dilaksanakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

(wik)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here