DPRD Permasalahkan Sekda Definitif Telat Ditetapkan Bikin Kinerja Gubernur dan Wagub Lambat
Foto: Anggota Fraksi PAN DPRD NTB TGH Najamudin Mustofa. (KANALNTB.COM)

MATARAM, KANALNTB.COM – Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) TGH Najamudin Mustofa, menuding bahwa keterlambatan penetapan jabatan sekda definitif akan memperlambat kinerja Gubernur Dr Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah.

“Diisi segera ndak boleh itu dan cara mengisinya harus profesional. Jadi kita tidak boleh juga bagian dari membikin terlambat kinerja gubernur kerja pemerintah daerah,” kritiknya, Selasa (10/09) di ruang kerjanya.

Najamudin meminta agar hal ini tidak terjadi lagi dan gubernur maupun wakil gubernur harus betul-betul tidak dikendalikan oleh birokrasinya.

“Gubernur dan wakil gubernur harus betul-betul tidak bisa dimainkan oleh birokrat. Karena birokrat pasti lebih pintar dalam hal ini karena mereka itu pra jabatan spama spamen adem lah aduh macam-macam sudah dia itu. Kita ini kan politisi jadikan punya komitmen kebatinan keistikomahan. Sehingga kita ada harga di mata mereka,” terangnya.

Tetapi, lanjut Najam kalau datang  laporannya beda-beda ini karena mereka sudah pinter adu domba, mereka sudah ikuti pra jabatan jadi mereka sudah cerdas.

“Kita kan baru datang di situ, bisa saja kata orang ini jadi DPR jadi gubernur, bisa saja orang pengusaha jadi gubernur. Kita tidak pernah pra jabatan ngerti ndak kita adum, spama spamen ngerti ndak kita. Kita harus punya konsep, konsep apa itu? konsep keistikomahan terhadap visi misi kita. Kamu bisa kerja ini ndak kami maunya seperti ini karena apa yang menjadi visi misi kami sudah kami uji di pabrik siapa yang bisa ya begini maka ini yang kami angkat kalau kamu enggak bisa kan diberhentikan,” terangnya.

Menurut Najam untuk melelang jabatan itu caranya pakai ukuran satu APBD. Jadi betul-betul gubernur bisa mengontrol semua di semua lini bisa bertekuk kepada kita berdasarkan visi misi berdasarkan visi misi kitanya yang sudah diakui secara akademik.

“Jadi ndak boleh ada kekuatan lain di dalam gubernur. Di dalam birokrasi itu hanya gubernur dan wakil gubernur yang punya kekuatan karena dia sudah diamanahkan oleh negara untuk memindah dan memutarbalikkan jabatan-jabatan yang sekda ke bawah itu,” tegasnya.

Najam mendorong keras agar jabatan-jabatan yang masih belum definitif disegerakan karena kalau tidak diisi maka itu nanti akan bisa memperlambat target pencapaian

“Seorang pejabat harus definitif makanya oleh sebab itu harus segera semua harus definitif. Jangan semua tempat kabid masih di plt. Semua yang namanya plt kan bimbang itu ndak betul kebijakannya. Tidak boleh ada kebimbangan di dalam satu birokrasi dipegang oleh siapa pun. Jadi harus definitif dengan janji apa? dengan janji kalau kamu bisa begini ini. Kita harus punya kontrak bukan kontrak politik tapi kontrak kerja di dalam bisa gak kamu jadi kepala PU tapi kamu diselesaikan ini kalau ndak saya berhentikan misalnya satu tahun satu APBD,” tegasnya lagi.

Jadi tambahnya lagi Gubernur dan wakil gubernur tidak bisa diombang ambingkan oleh birokrasi.

“Kalau terus seksi goyangnya ke sana kemari enggak bisa, datang ini ngomong begini lalu ikut, ndak boleh leader begitu pemimpin ndak boleh harus istikomah,” terangnya.

Jabatan Sekretaris Daerah itu Secara administrasi dia raja di birokrasi, dia yang membuat kebijakan umum anggaran (KUA), sekarang sekda itu ketua TAPD, sekertarisnya kepala Bappeda, bekerjasama dengan banggar DPRD dalam relokasi dan realalisasi APBD.

Baca Juga:

“Sekarang sudah maju gak dengan dinamika dan fenomena di masyarakat NTB APBD kita, itulah dimuat dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran), lalu diterjemahkan dalam plaform prioritas. Harus ada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pemerintah daerah harus ada RKPDnya,” tegasnya.

(pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here