Pimpinan Tidak Bisa Gunakan Anggaran, Jadwal Pembahasan Tatib DPRD NTB Molor
Foto: Ketua DPRD NTB Sementara, Hj Baiq Isvie Rupaeda yang juga Sekertaris DPD I Partai Golkar NTB. (dok. KANALNTB.COM)

MATARAM, KANALNTB.COM – Ketua DPRD NTB Sementara Hj Baiq Isvie Rupaeda ngeles soal tudingan Ketua Fraksi PDIP Lalu Budi yang menganggap pimpinan tidak konsisten waktu dalam menjalankan tugasnya sehingga hak-hak Dewan telat terbayarkan.

“Nggak ada kaitan gaji, sudah langsung terbayarkan jika semua sudah punya nomor rekening bank dan tanda tangan, sedang tunjangan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) setelah dibentuk,” tukasnya kepada KanalNTB, Selasa (10/09) via whatsapp pribadinya.

Isvie mengakui bahwa keterlambatan karena seluruh anggota belum semuanya mentandatangani surat gaji.

“Sedang diproses mereka belum tanda tangan. Bagaimana mau bayar tanda tangan untuk proses gaji sedang berlangsung,” tegasnya.

Sementara itu Isvie menargetkan bahwa pansus tatib akan bisa terbentuk Rabu besok (11/09) dan akan diparipurnakan.

“Besok kita rapat paripurna pembentukan pansus tatib,” katanya.

Bantahan Isvie ini terkait berita sebelumnya berjudul ” Fraksi PDIP Tuding Pimpinan Sementara Lelet, Hak Dewan Telat Dibayarkan” Ketua Fraksi PDIP Lalu Budi Suryata, SP menuding Pimpinan sementara DPRD NTB lelet bekerja dan tidak konsisten dengan waktu sehingga hak-hak DPRD telat dibayarkan oleh Keuangan.

Menurutnya, pimpinan harus konsisten dengan waktu. Karena tugas mereka ada tiga membentuk Fraksi, Tatib dan Menetapkan Pimpinan Definitif.

” Ini baru Fraksi aja yang terbentuk, Pansus tatib belum dibentuk juga Pimpinan Definitif. Sangat kita sayangkan pimpinan sementara sekarang lelet bekerja masalah waktu saja tidak konsisten. Sehingga Hak-Hak Dewan telat terbayarkan, karena ada hak orang lain juga disana,” tegas Mantan Ketua DPRD KSB dua Periode ini.

Dia bercerita saat menjadi Ketua DPRD, hak-hak DPRD tak pernah telat dibayarkan.

“Saya panggil keuangan, jangan sampai hak-hak anggota telat dibayarkan. Mereka bekerja 24 jam, jangan sampai dibayar setelah kering keringatnya. Karena ada hak orang lain juga disana,” ungkapnya.

Keterlibatan juga menurut budi dilihat dari terlambatnya sekretariat mengirimkan surat pengusulan anggota fraksi ke Pansus Tatib.

Baca Juga:

” Sehingga kami berinisiatif membuat surat sendiri. Kan harusnya ada surat dari sekretariat, ini kita hanya dikasih tahu via Whatsapp. Seharusnya ada acuan dari Pimpinan berupa surat gitu,” keluhnya.

(pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here