Dewan Temukan Ada Selisih Dana Bantuan Gempa di KLU
Foto: Paripurna Pansus DPRD KLU. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Panitia khusus (Pansus) II DPRD bidang Belanja Daerah menemukan adanya selisih pada bantuan donasi dana gempa di Kabupaten Lombok Utara. Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna laporan Pansus terhadap raperda pertanggungjawaban APBD 2018.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan temuan dan menjadi rekomendasi temuan sebesar Rp195 juta,” ungkap anggota Pansus II DPRD KLU Kardi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengaku, jajarannya sedang bekerja menyeimbangkan neraca keuangan pada pos donasi gempa. Sebagai kepala daerah, ia memaklumi bahwa kondisi saat gempa kala itu. sebab, Seluruh jajarannya dihadapkan pada situasi abnormal. Terkadang dalam pencatatan pun, bisa saja mengalami kekeliruan input.

“Jadi kaitannya itu, sedang kita seimbangkan. Karena menurut saya itu hanya kesalahan pencatatan saja ya,” ujarnya.

Menurut Najmul, Saat itu tidak satu pun dari aparatur yang melayani persoalan gempa memiliki niat untuk melakukan hal-hal melanggar aturan, dan secara sengaja bertindak menyimpang. Terlebih lagi melakukan korupsi pada dana gempa.

“Kami menyadari betul, bahwa sangat berat bagi siapapun kalau sampai tersangkut berkaitan dengan masalah keuangan negara, pada saat gempa ini. Ini tentu sangat berat sekali, makanya saya rasa tidak mungkin ada yang menyengajakan itu,” tegasnya.

Ketua Demokrat KLU itu mencontohkan, pelayanan dan tuntutan kesempurnaan administrasi keuangan pada situasi gempa ibarat seseorang sedang berlari dan diminta mencatat. Sehingga kekurangan angka (selisih temuan) itu muncul setelah dilakukan evaluasi.

“Makanya untuk saat ini kita seimbangkan dan kita temukan supaya dia ketemu titik nol dari neraca nya nanti,” tandasnya.

Najmul menambahkan, saat ini pihaknya sedang mengkomunikasikan kaitan persolan ini dengan BPK. Kalau pun ada temuan seperti yang di temukan oleh BPK, itu adalah hal yang biasa. Sebab BPK ini bersifat pembinaan dan kemudian mengembalikan kerugian Negara.

“Kalau memang misalnya ada cacatan yang belum seimbang, maka tugas kita yang menyeimbangkan, kecuali dia sudah masuk ranah hukum itu baru beda,” tukasnya.

Ditemui terpisah, Kamis (11/7) Ispektorat KLU Zainal Idrus mengungkapkan, memang selisih yang sekian juta itu memang ada, namun posisinya saat ini anggaran yang dimaksud itu sedang dalam tahap penggunaan.

Baca Juga:

“Kita saat ini nunggu laporannya selesai dari BPBD KLU, nanti kalau laporan sudah selesai baru kita kirimkan lagi ke BPK, jadi tinggal kita singktonkan saja untuk pelaporan ke BPK,” pungkasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here