Dewan Temukan Ada Selisih Dana Bantuan Gempa di KLU
Foto: Paripurna Pansus DPRD KLU. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Eksekutif dan Legislatif Lombok Utara menggelar rapat paripurna laporan panitia khusus (Pansus) terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 yang di pusatkan di ruang rapat sementara dewan, Selasa (9/7).

Dalam rapat tersebut Pansus DPRD Lombok Utara menyoroti sejumlah persoalan. Diantaranya terjadinya perubahan terhadap penerima program sanitasi di dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman (DLHKP) Lombok Utara serta dinilai tidak memiliki laporan data yang jelas.

Ketua Pansus II Bidang Belanja Daerah Kardi, A.Ma menyampaikan, program bantuan sanitasi pada APBD Murni 2018 dianggarkan untuk seribu lebih penerima dengan rincian sebesar Rp 3 Juta per KK. Namun, pada anggaran perubahan penerima manfaat tersebut berubah menjadi 100 paket perkecamatan, lantas oleh dinas, pansus tidak diberikan penjelasan secara terperinci apa alasan bisa terjadi pengurangan tersebut.

“Pada saat kami lakukan pertemuan dengan pihak eksekutif mereka tidak bisa menjelaskan, dan sampai saat ini kami pun belum mengetahui secara rinci, laporan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Subhan Hadi mengakui memang terjadi pengurangan pada program bantuan sanitasi tersebut. Dimana, awalnya ada sebanyak 1553 unit yang dialokasikan dengan jumlah per unit Rp3 juta, pihaknya pun telah melakukan persiapan dengan membentuk tim fasilitator dan telah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan program tersebut tinggal dieksekusi.

Hanya saja yang menjadi hambatan realisasi kala itu terjadinya bencana gempa bumi yang melanda Lombok Utara. Sehingga di APBD murni tidak berjalan dan kembali dianggarkan pada APBD Perubahan 2018 dengan anggaran yang dikurangi.

“Namun saat itu konsepnya beda, awalnya akan dikerjakan swaklola dan penerima menerima bantuan dalam bentuk bangunan MCK, tapi tidak bisa di lakukan demikian karena alasan bencana. Sehingga dianggarkan dalam bentuk pengadaan paket material MCK yang nilainya Rp750 ribu perpaket,” terangnya.

Subhan menegaskan, perencanan awal pada APBD murni 2018 dengan jumlah kuota sebanyak 1553 tersebut urung dilaksanakan, tetapi dirubah (berkurang) menjadi 650 unit yang diberikan kepada seluruh kecamatan se – Lombok Utara.

Baca Juga:

“Pengerjaan bangunan tidak dapat di lakukan, diminta masyarakat untuk mengerjakan secara swadaya dengan material yang diterima,” tandasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here