Praktisi Hukum UGR Pertanyakan Perda Tata Ruang yang Dicabut Pemprov NTB
Foto: Praktisi Hukum dan Dosen UGR (Universitas Gunung Rinjani) Lombok Timur, Basri Mulyani, SH (dok)

MATARAM, KanalNTB.com — Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Gunung Rinjani (UGR) Basri Mulyani, SH menilai Perda perlindungan penyakit menular yang mengatur soal denda 500 ribu harus jelas peruntukan dan arah penggunaannya.

“Saya mendukung Perda itu untuk menertibkan protokol covid 19. Tapi saya pertanyakan tiga hal saja. Pertama Denda yang akan ditarik itu apakah akan masuk kas daerah atau tidak,” tanyanya.

Ditambahkannya, apabila denda itu ditarik akan dibelanjakan untuk apa?.

“Ini harus jelas,” tegasnya.

Denda itu apakah akan ditarik langsung oleh aparat. Atau seperti apa.

“Ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, dimintai penjelasan justru meminta agar menghubungi Kepala Biro Hukum Setda NTB untuk mendapatkan penjelasan detailnya.

” Hubungi karo hukum ya biar lebih detail,” jawabnya singkat via whatsapp pribadinya kepada KanalNTB, Kamis (13/08).

Kepala Biro Hukum Setda NTB Ruslan Gani dikonfirmasi mengenai peruntukan perda dan masuk kemana denda jika masyarakat dikenakan denda maksimal 500 ribu tersebut telah diatur di dalam Rapergub (Rancangan Peraturan Gubernur).

” Sudah diatur dalam Rapergub. Nanti kalau sudah diundangkan raperdanya. Menyusul rapergubnya kita edarkan pergub yang sudah diundangkan,” terangnya.

Gani juga menyebut mengenai penjelasan siapa yang akan melakukan penarikan dan untuk apa peruntukanya.


Baca Juga:


“Pada saat penertiban oleh Pol PP bersama Bappenda ada blangko yang ditrima oleh masyarakat bahwa dia sudah membayar denda. Selanjutnya denda tersebut masuk ke kas daerah. Selanjutnya dipergunakan juga untuk penangan covid untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat,” jalasnya.


Penulis: Pur ; Editor: hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here