Dana Rehab Rekon Bisa Dicairkan, Ribuan Warga KLU Keluar Dari Pokmas
Foto: Rapat koordinasi percepatan rehab rekon dengan semua Camat, TNI, Polri, Perwakilan Bank NTB, BRI dan BPBD Provinsi di Lombok Utara. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA,KANALNTB. COM – Lambannya proses percepatan rehab rekon (RR) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai munculkan berbagai persoalan baru dimana, ribuan warga keluar dari pokmas yang sudah dibentuk karena tergiur adanya informasi dari oknum yang mengaku dana RR tersebut bisa dicairkan dalam bentuk uang.

Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi dengan semua Camat, TNI, Polri, Perwakilan Bank NTB, BRI dan BPBD Provinsi di Lombok Utara, Jumat (13/4).

Bupati KLU Dr H Najmul Akhyar SH.,MH,.mengungkapkan, munculnya berbagai persoalan dan kendala tersebut, pemerintah memberikan beberapa diskresi terkait bagaimana percepatan RR bisa dilaksanakan.

“Ada diskresi dalam proses percepatan RR kita di Lombok Utara. Artinya ada kemudahan pada persoalan kongkrit yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.

Salahsatu diskresi itu lanjut Najmul, terkait rumah warga yang masuk dalam data dan dibangun secara mandiri bisa mencairkan dana yang ada di rekening melalui pokmas. Tentunya melalui pendampingan penilaian dari tim. Yang terpenting adalah rumah yang dibangun itu sesuai dengan konsep Rumah Tahan Gempa (RTG).

“Kita belajar dari Lombok Utara rumah terdampak gempa progresnya sangat signifikan karena tim yang dibentuk pemerintah mulai dari desa, camat turun langsung,” jelasnya.

Menurutnya, rumah-rumah terampak gempa sudah banyak dibangun di Lombok Utara secara mandiri namun karena tidak di cek dan diproses sehingga belum masuk dalam data. Malah, lebih meringankan pekerjaan yang penting sesuai dengan konsep RTG.

“Progres Lombok Barat jauh daripada Lombok Utara. Bahkan, progres pencairan dana RR Lobar lebih dari 50 persen dari Lombok Utara,” katanya.

“Dari 41898 rekening yang dipegang warga hanya terdebet sebanyak kurang lebih 18 ribu. Melalui rapat ini kita rumuskan apapun yang menjadi persoalan kendala. Sehingga dengan adanya beberapa diskresi yang akan disampaikan Kalak BPBD Provinsi bisa permudah proses percepatan kita,” sambungnya.

Sementara itu, Kalak BPBD Provinsi NTB, Rumindah menjelaskan pihaknya sudah menggelar rapat dengan deputi di pusat terkait beberapa hal termasuk adanya diskresi pada proses percepatan tahap RR di NTB.

“Dari hasil rapat dengan pusat penanganan percepatan RR diberikan beberapa diskresi baik itu soal kendala pembentukan pokmas hingga pencairan dan perubahan SK. Revisi SK perubahan harus sudah selesai sebelum memasuki bulan puasa,” paparnya.

Bentuk diskresi yang bisa ditetapkan oleh kepala daerah menyangkut penetapan RTG sesuai zonasi. Penetapan zonasi dimaksudkan untuk mempermudah proses dan memperindah.

Baca Juga:

“Kalau sudah ditetapkan berdasarkam zonasi sesuai RTG itu tidak banyak permintaan macam-macam dan ada keseragaman nantinya,” tandas Rumindah.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here