Dana Jadup Masih Redup, Mensos: Kami Masih Usulkan Ke Kemenkeu
Foto: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat. (kanalntb.com)

MATARAM, KANALNTB.COM – Enam bulan lebih pasca gempa yang mengguncang Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun kabar dari bantuan jaminan hidup (Jadup) yang dijanjikan pemerintah pusat untuk korban gempa masih juga redup.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, yang ditemui wartawan usai menyerahkan bantuan PKH dan BPNT di Gor Turida, Kota Mataram, Lombok NTB, Selasa (19/2) mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah menyerahkan hasil lengkap verifikasi dan validasi data jaminan hidup (Jadup) per 28 november 2018 ke kementrian keuangan (Kemenkeu).

“Kurang lebih sekitar 19 ribu usulan kita serahkan dengan total anggaran sebesar Rp 11,5 miliar. Ajuan sudah di koordinasikan oleh BNPB,”ungkapnya.

Baca Juga:

Dikatakanya, ketika akhir november semua usulan sudah di koordinasikan oleh BNPB dengan Kamenkeu, namun tidak cukup waktu untuk melakukan pencairan kemudian dimajukan ke 2019.

“Karena pada saat itu juga ada pergantian kepemimpinan di BNPB dengan jadi dimajukan,”katanya.

Dengan kepala BNPB yang baru, pihaknya juga sudah mengadakan rakor sekitar 3 kali bahkan dihadiri langsung oleh wakil mentri keuangan. Pada rakor tersebut, seluruh usulan rehabilitasi/rekonstruksi pasca gempa termasuk jadup itu sudah di masukan ke dalam usulan BNPB ke Kemenkeu.

“Kami kemudian menindak lanjuti terhadap kepastian itu dan mengaku siap melakukan pencairan dan penyaluran,”ujarnya.

Tidak sampai disitu, pihaknya terus berupaya melakukan verifikasi untuk tiga kabupaten yang belum masuk. Dari 7 kabupaten/kota di NTB baru 4 kabupaten data penerima yang masuk.

“Kalo gak salah yang sudah itu mataram, lotim dan sumbawa yang satunya saya lupa, yang jelas 4 dari 7 yang sudah masuk. yang sudah masuk kemudian di verifikasi dan di validasi lagi,”jelasnya.

“Kemarin usulan kita sekitar 19 ribu tapi datanya sekitar 23 ribu yang tidak valid ya terpaksa kita kembalikan,”sambungnya.

Ia menegaskan, pihak kementrian keuangan sudah menerima usulan dari BNPB untuk seluruh bantuan dari kementrian lembaga yang terkait rehab/rekoun ini baik itu dari kamensos, PUPR, Pendidikan dan kesehatan dan selenjutnya itu nanti akan dikompilasi.

“Saat ini kita sebenarnya juga masih dalam posisi menunggu. kewenangan untuk kepastian cair itu ada di kamenkeu. Arahan dari wapres sih, ya harus sesegera mungkin setelah kepala BNPB baru di tetapkan,”tandasnya.

la melanjutkan, posisi anggaran ini sebenarnya bukan dari APBN kemensos, melainkan dari dana siap pakai. Di Kemensos ada dua jenis dana yakni anggaran APBN murni dan Hibah dalam negeri yang jumlahnya hanya Rp 235 miliar untuk penangan bencana seluruh indonesia, sementara usulan dari jadup dan huntara saja itu sudah mencapai sekitar 300 miliar, jadi jika mengandalkan anggaran APBN Kemensos jelas tidak mungkin cukup.

“Dana itu dari dana siap pakai buakan dari Kemensos. selama ini kemensos sudah sangat cepat merespon, contoh santunan ahliwaris kan sudah di selesaikan karna itu langsung dibawah mensos, tapi kalo dana siap pakai itu di bawah otoritas kementrian keuangan dan BNPB jadi prosedurnya itu kita tidak bisa langsung meminta pencairan,”pungkasnya.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here