Pemeriksaaan oleh Kejaksaan Negeri Praya terkait Dana BOP. (Foto: kanalntb.com/hiz)

LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Dana Bantuan Operasional Paud (BBOP) 2018, dengan total anggaran Rp 17,561 miliar ternyata terindikasi ada penyelewengan.

Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudi membenarkan, adanya indikasi penyelewengan dana BOP. Hal ini diketahui, dari hasil temuan penilik setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah lembaga penerima bantuan.

Baca Juga: Kejari Loteng Evaluasi Pelaksanaan BOP

“Ada empat indikasi temuanya. Diantaranya, adanya lembaga fiktif, mark up anggaran, tidak ada pertanggungjawaban dan membeli barang tidak sesuai dengan juknis,” terangnya.

Bahkan kata Feby, dari hasil monev itu, rata-rata ada temuannya. Malah ada yang temuannya sampai Rp 6 juta di satu lembaga. “Hasil monev tersebut, akan dijadikan dasar inspektorat lakukan audit,” jelasnya.

Kemudian, dari hasil audit inspektorat itulah akan dijadikan dasar atau acuan dinas memberikan sanksi kepada lembaga penerima yang bermasalah. “Kami tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan dinas,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketika disinggung, apakah hasil audit Inspektorat itu juga akan jadi dasar Kejaksaan melakukan proses hukum, ia katakan, tidak. “Cukup sampai dinas yang memberikan sanksi,” katanya.

Diketahui, jumlah penerima BOP tahun 2018 sebanyak 765 lembaga, terbagi di 12 kecamatan, dengan total anggaran Rp 17.561 miliar.

Kemudian, anggaran yang diterima lembaga bervariasi, tergantung jumlah peserta didiknya. Contohnya, bila dalam lembaga itu jumlah peserta didiknya sebanyak 40, maka akan terima Rp 24 juta. Intinya, satu peserta didik dihitung Rp 600 ribu. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here