Berdiri Diatas Tanah Warga, Bangunan SLBN Tanjung Terancam Disegel
Foto: SLBN di Lombok Utara yang terancam ditutup.(kanalNTB.com)

Lombok Utara, KanalNTB.com – Pembangunan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Dusun Jambianom Desa Medana, Kecamatan Tanjung tahun 2016 lalu, oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuai persoalan. Pasalnya, pemerintah dituding mencaplok tanah milik salah seorang warga. Hal ini terungkap saat dengar pendapat dengan pihak Provinsi NTB, di Aula Sekda, Selasa (11/2).

Hendra selaku pemilik lahan mengungkapkan, bahwa tanah seluas 40 are miliknya sekarang diduduki oleh bangunan SLBN. Mengetahui hal itu ia pun langsung menyurati pihak pemda cq bagian aset sehingga pertemuan ini bisa terjadi. Ia meminta supaya pemerintah bisa membebaskan lahannya, karena lahan tersebut hendak ia jual.

“Kami memberikan pemerintah waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena tanah itu saya mau jual,” ungkapnya ditemui usai dengar pendapat.

Hendra menegaskan, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada kejelasan mengenai tanahnya maka ia mengancam akan menyegel bangunan SLBN tersebut. Sebab disini ia merasa dirugikan, karena ketika awal pembangunan ia tidak pernah dilibatkan pihak Pemda KLU.

“Kita akan segel, kok bisa pemda tidak tahu kalau itu bukan aset mereka melainkan tanah saya,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) KLU H. Suardi menjelaskan, dari hasil dengar pendapat tadi, pihak pemda sebagai penengah untuk mencari solusi terbaik, begitu juga dari sisi warga yang merasa keberatan.

“Ini kan sudah menjadi aset provinsi, ini sudah kewenangan provinsi. Opsi pertama itu akan dilakukan pengadaan, tapi masih dibicarakan dulu. Terus yang kedua, akan dilakukan penghapusan terhadap aset bangunan yang ada di lahan 40 are itu,” jelasnya.

Sementara itu, pihak provinsi melalui Kabid Pengelolaan Barang Daerah BPKAD NTB Muh. Anwar justru belum berani menyepakati apakah lahan tersebut akan dibebaskan atau tidak. Sebab persoalan ini sudah muncul manakala provinsi menerima hibah aset oleh daerah.

“Ini akibat peralihan UU 23 itu, kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri apalagi membayar. Karena untuk pengadaan tanah tidak segampang yang dipikirkan, harus ada mekanisme.maka dari itu kami akan rapat dulu dengan pihak terkait untuk diputuskan bersama,”tandasnya.

Pihaknya menilai, kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Sumbawa. Dimana, pihak provinsi juga mendapat hibah aset yang justru sudah menjadi polemik ketika dikelola oleh daerah. Tetapi kala itu berkat komunikasi yang baik akhirnya pemilik lahan melunak dan menghibahkan lahannya. Khusus di KLU sendiri, ia mengaku konteks permasalahan sama namun belum tentu penyelesaianya juga demikian.

Baca Juga:

“Tugas kami itu hanya mencatat, diukur itu pun harus dengan BPN. Kebetulan kami juga belum melakukan validasi,” pungkasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here