Belasan Ribu Data Korban Gempa di KLU Bermasalah
Foto: BNPB lakukan verifikasi data korban gempa di lombok utara. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Sebanyak 17 Ribu data korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) bermasalah. Hal tersebut terungkap saat BNPB melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan dana korban gempa di Kabupaten termuda di NTB itu, Kamis (16/5).

“Data penerima yang tercatat didalam SK bupati terdapat nama-nama yang doble, pun tidak terdapat NIK pada saat pendataan,” ungkap Kasi Rekonstruksi BPBD Lombok Utara I Wayan Sweden.

Meski demikian, pun terdapat banyak masalah, Pemda dalam hal ini BPBD Lombok Utara tidak tinggal diam, pihaknya langsung bertindak dan mengumpulkan seluruh Kepala Dusun (Kadus) guna mensingkronkan kembali data ditingkat bawah.

“Seluruh kadus di KLU kita kumpulkan di depan RSUD Tanjung. Dalam prosesnya mereka diberikan blanko yang berisi sejumlah kesalahan pada pendataan warganya yang mendapatkan bantuan tersebut dan para kadus ini bertugas memperbaiki data hingga deadline yang ditentukan,” terangnya.

“Kita kumpulkan para kadus untuk clearkan data nick dan nomor yang teridentifikasi di blanko. Sebab tanggal 18 batas waktu SK harus dikirim ke pusat,” imbuhnya.

Menurutnya, terhadap adanya kesalahan data nanti usai dilakukan singkronisasi maka BPBD hanya akan mendelete nama-nama tersebut. Namun hal ini tidak akan membuat progres pencairan yang sejatinya sudah berjalan justru mandek. Pasalnya, dari SK awal hingga memasuki SK Bupati yang ke-26 ini banyak masyarakat yang telah melakukan pencairan hingga membangun Hunian Tetap (Huntap) yang berkonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG).

“Ini sudah di SK-kan Bupati makanya di verifikasi BNPB pusat kemarin, mereka binggung karena kemarin kita tidak lampirkan NIK dan KK. Tapi ini tanpa menunda proses pencairan itu,” katanya.

Sweden menjelaskan, dari data yang masuk tercatat, warga yang masuk dalam SK lalu mengalami kesalahan jumlahnya kurang lebih 17 ribu. Jumlah tersebut mengerucut pada kesalahan doble nama maupun NIK dan KK sebanyak 4,8 ribu, kemudian kesalahan yang tanpa NIK sebanyak 13 ribu. Sweden menilai kesalahan itu muncul lantaran pada saat pendataan awal banyak Kadus yang kurang teliti pun pemkab mesti mengejar deadline kucuran DSP tahap awal oleh BNPB.

“Nah sekarang kalau SK terakhir tidak masuk ke pusat, usulan ini tidak bisa disetujui makanya tergantung negosiasin di pusat lagi nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut menyangkut progres pembangunan RTG di Lombok Utara sendiri jumlahnya masih jauh dari harapan. Berdasarkan data BPBD Lombok Utara tanggal 8 Mei 2019 dari target rusak berat yang berjumlah 44,014 bangunan yang sudah selesai hanya 768 unit. Sementara yang sedang mengerjakan sebanyak 5,340 unit.

Baca Juga:

“Lebih ironinya lagi ketika tenaga pendamping atau fasilitator saat ini jumlahnya justru sangat terbatas. Bahkan ada fasilitator di tiap desa namun mereka sudah putus kontrak tanggal 12 April makanya stagnan pembangunannya, “pungkas Sweden.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here