Foto: Tarpi'in Adam, Direktur Executive Lombok Utara Corruption Watch KLU, Pembina pada KASTA KLU, Ketua Umum Aliansi Masyarkat Peduli Lombok Utara dan penggiat Sosial Kesehatan melalui Yayasan EF

Oleh: Tarpi’in Adam (*)


Kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya di tingkat pusat, menghentak publik. Berbagai berita online menyebut BUMN itu merugi Rp 4 triliun lebih. Kasusnya pun disebut-sebut sistemik, karena bisa mempengaruhi sektor keuangan lain.

Cara penyelesaiannya menjadi pembahasan di DPR RI. Melalui tiga opsi, seperti opsi privatisasi, dan DPR RI menolak kemungkinan dana talangan. Senada itu, Kementerian Keuangan pun menolak bailout, meski tidak menutup kemungkinan memberi suntikan dana penyertaan modal.

Said Didu, dalam berita Majalah GATRA 5 Februari 2020 Hal. 41 melontarkan pernyataan menohok. Pada berita berjudul “Ramai-ramai Tolak Dana Talangan”, mantan Sekretaris Kementerian BUMN era Presiden SBY itu mengatakan begini:

“Karena sederhana, kalau di bailout maka kita boleh curiga bahwa memang ada perampok yang dilindungi”.

Jujur saja, penulis opini ini tidak paham makhluk apa itu bailout dan Jiwasraya. Sebaiknya kita sama-sama buka di MBAH Google dan mencari artinya. Penulis hanya tertarik dengan ungkapan Said Didu di atas.

Mengapa saya tertarik. Saya pikir-pikir, SLBN KLU yang kini berpolemik karena TELEDOR AKUT para pengambil kebijakan, rasa-rasanya akan mengarah sebagaimana istilah bailout untuk Jiwasraya tersebut.

Menariknya skema SLBN pun sama. Tiga opsi.

  1. Tukar guling (Ruislag) dengan lahan Pemprov di depannya.
  2. Pemerintah membayar lahan di atas bangunan SLBN berdiri.
  3. Menghapus aset gedung SLBN.

Dari ketiga opsi itu, saya berpendapat hanya opsi pertama yang menarik. Itu pun kalau pemilik lahan bersedia. Tetapi tetap, “ada yang dilindungi” atas berkurangnya aset Pemprov akibat Ruislag.

Opsi kedua, pemerintah “menghamburkan” uang untuk kompensasi yang seharusnya tidak perlu.
Opsi ketiga? Sama, menghapus aset berarti mengurangi harta kekayaan tidak bergerak. Uang masyarakat juga berkurang.

Hemat saya, ketiga opsi itu tidak UNTUNG, tapi BUNTUNG…….Baik Pemda (KLU dan NTB), masyarakat, apalagi peserta SLBN, rugi.

Kok rugi?
Alasan pertama, YA, KARENA PERNYATAAN Pak Said Didu itu cukup mengena. (Maaf, saya juga menduga endingnya akan ada oknum yang SANTAI-SANTAI saja akibat ketiga kebijakan itu).

Alasan kedua, Dalam tulisan Kompas, “Bail-out, Bail-in dan CoCos” saya mendapat pencerahan. Bahwa dalam satu paragraf menyatakan,”

“Bail-out perlu dihindari dengan pertimbangan antara lain: (1) Penggunaan uang negara dalam penyelamatan bank menimbulkan ketidak-adilan, hingga memunculkan ungkapan sinis “privatize profits, socialize losses” yang maksudnya “untungnya dinikmati sendiri, giliran rugi dibagi ke masyarakat”; (2) Bail-out dapat mendorong moral hazard bagi pemegang saham dan kreditur bank, karena mereka dapat terhindar dari kerugian, bahkan mungkin mendapat keuntungan; dan (3) Bail-out dapat mengganggu kompetisi yang wajar (fair) antara bank penerima bail-out dengan bank dan pelaku pasar lainnya.”

Point (1) Paragraf Kompas itu relevan dengan situasi SLBN. Bahwa (pertama), istilah “privatize profits” sudah pasti, muncul di SLBN. Yaitu, untung dari proyek SLBN sudah dinikmati secara pribadi.

Tetapi (kedua) pada istilah “socialize losses” – GILIRAN RUGI, DIBAGI KE MASYARAKAT”. Sadar atau tidak, fenomena itu sedang terjadi. Jika diperlukan, mari jajak pendapat, apakah ketiga opsi yang direncanakan oleh Pemda mengandung Socialize Losses atau tidak?

Jadi kalau mau masyarakat tidak rugi, maka solusinya jelas. TANGGUNG JAWAB.

Siapa dia? (He he … Tau sama tau-lah)………

Saya juga membayangkan, akankah DPRD Provinsi, eksekutif Provinsi NTB, dengan gamblang menerima saran opsi dari Pemda KLU yang jelas2 akibat TELEDOR AKUT menimbulkan SOCIALIZE LOSSES?

Mudahan saja DPRD NTB punya kontrol yang jelas. Kami berharap DPRD NTB mengatakan MAAF pada Ruislag, MEMBANTING usulan pengapusan aset, dan MENGABAIKAN anggaran yang diuslkankan TAPD untuk membeli lahan di atas bangunan SLBN. Karena ketiganya HANYA AKAN MENUTUP SOCIALIZE LOSSES yang sudah ditimbulkan.

Mari sama-sama realistis, satukan niat untuk membangun secara BENAR, bukan membangun secara BAIK..Sebab kata Guru saya, “BAIK BELUM TENTU BENAR”. Dan Jangan Lupa, SERAHKAN SEGALA SESUATU KEPADA AHLINYA. Kalau bukan Tukang, jangan pernah pegang Cepang. Insyallah KLU MAJU.


(*) Direktur Executive Lombok Utara Corruption Watch KLU, Pembina pada KASTA KLU, Ketua Umum Aliansi Masyarkat Peduli Lombok Utara dan penggiat Sosial Kesehatan melalui Yayasan EF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here