Babak Baru Pilkades Sokong, Anton Laporkan Ketua Panitia Ke Polisi
Foto Anton yang merupakan kepala Desa Terpilih yang di anulir Pemda karena diduga menggunakan ijazah palsu melaporkan Ketua Panitia Pilkades Sokong ke polisi. (KANALNTB.COM)

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sokong Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang di gelar serentak pada 2017 lalu kembali mencuat pasca Anton bebas dari penjara. Anton yang merupakan kepala Desa Terpilih yang di anulir Pemda karena diduga menggunakan ijazah palsu melaporkan Ketua Panitia Pilkades Sokong ke polisi.

“Yang saya laporkan ini adalah terlapor nama A dan panitia Pilkades yang dengan sengaja menyebarluaskan dokumen pribadi saya, yaitu ijazah dan dokumen lainnya, kepada pelapor waktu itu, sehingga mengakibatkan saya mengalami kerugian moril dan material,” ungkap Anton Sahur tiap alias Marianto kepada wartawan, Rabu (15/5).

“Saya sudah ke Kapolres untuk membawakan laporan ke pada Kasat reskrim dengan delik aduan penyebaran luas dokumen pribadi , yang berdasarkan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik pasal 17 huruf H ayat 7 dan junto pasal 54 UU KIV dan yunto UU nomor 9 tahun 2016 tentang informasi Transaksi elektronik,” sambungnya.

Menurut Anton, pihak panitia Pilkades Sokong dengan sengaja telah memberikan dokumen pribadinya yaitu ijazah-ijazah sebagai syarat pendaftaran peserta pilkades kepada A dan kemudian dokumen tersebut tersebarluas dimedia sosial Facebook tanpa sepengetahuan dan izinnya yang mengakibatkan dirinya dijadikan bahan olokan, bullyan dan hinaan dimedia social.

“Akibat dari penyebarluasan dokumen pribadi saya Itu telah merusak nama baik saya dimasyarakat selama kurun waktu 2017 saat Pilkades Sokong bergilir, “ujarnya.

Anton juga mengungkapkan, Hal tersebut terungkap berdasarkan pengakuan A didepan persidangan pengadilan Negeri Mataram pada bulan Juni 2018. Bahwa dokumen ijazah yang disebarkan laskar itu didapatkan dari ketua panitia pilkades yaitu saudara MK, sementara didalam perundang undangan bahwa dokumen-dokumen ijazah dan persyaratan lainnya merupakan dokumen yang tidak boleh disebarluaskan kepada umum.

“Dengan beredar luasnya dokumen-dokumen pribadi saya tersebut telah merusak nama baik saya dan telah membuat saya merasa dirugikan. Seharusnya sebagai panitia penyelenggara harus bisa menjaga karahasiaan dokumen-dokumen yang bersifat pribadi yang saya serahkan kepada dia selaku ketua panitia pilkades sebagai syarat untuk mengikuti proses pemilihan kepala Desa Sokong pada tahun 2017 lalu,” tegasnya.

Berdasarkan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurup H ayat 5 jumat pasal 54 ayat 1, bahwa perbuatan Terlapor 1 yang membuka akses atau memberikan dokumen pribadi yang bersifat rahasia pribadi pelapor yaitu “Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal”, merupakan perbuatan pidana.

Pasal 54 ayat 1 “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan ppidana paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”. Serta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 26 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 3 dan Pasal 45A ayat 2, bahwa perbuatan Terlapor 2 yang menyebarkan dokumen pribadi pelapor ke media social tanpa persetujuan pelapor merupakan perbuatan pidana.

Pasal 26 UU no 19 tahun 2016 (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadinseseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 45 (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Kalau kerugian pada waktu Pilkades itu, secara moril gara gara itu saya jadi bahan olokan, Bulian bahkan mendapat beberapa macam tekanan batin baik itu saya maupun keluarga saya. Karena seluruh keluarga saya maupun masyarakat saya mendapat tekanan yang luar biasa akibat Bullyan yang dilakukan oknum oknum yang menyebarluaskan dokumen saya itu. Yang ke dua Pilkades, yang berujung pada persolan hukum. Ada gugatan di peradilan tata usaha negara, kemudian saya dilaporkan atas tuduhan pidana dan lain lain. Dan memang ini bukan salah siapa, tapi kita sama sama punya wewenang untuk melakukan ke tindakan hukum. Jadi saya merasa, dalam kurun waktu dari tahun 2017-2018 saya mengalami tekanan mental yang cukup besar, dan berujung hingga sampai saat ini, “paparnya.

Anton menilai, kerugian yang dialaminya akibat kelalaian panitia yang dengan sengaja menyebarluaskan luaskan dokumen pribadinya, dan pihaknya berharap proses ini segera ditindaklanjuti,Karena pihaknya memegang data data lengkap kaitan dengan hal itu.

“Jadi laporan yang saya bawa Kapolres kemarin semoga dipercepat prosesnya, “pungkasnya.

(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here