APBD NTB 2020 Dituding Cacat Prosedural
Direktur FITRA NTB, Ramli (tengan) di Kantornya. (KANALNTB.COM)

MATARAM, KANALNTB.COM – Direktur FITRA (Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran) NTB, Ramli menuding proses pembahasan APBD 2020 yang sudah dibahas TAPD Pemprov NTB bersama DPRD NTB yang akan ditetapkan, Kamis (29/08/2019) nanti telah menyalahi aturan.

Pasalnya dikatakan Ramli, Proses pembahasan APBD NTB 2020 tidak terbuka dan partisipatif, dengan alasan bahwa penyelarasan antara Banggar dan TAPD Pemprov NTB belum selesai dibahas dan terburu-buru.

“Proses bahasan dan penetapan itu sangat tertutup dan tidak bersikap partisipatif ketika itu. Yang ingin kita dorong bagaimana agar proses ini menjadi lebih transparan dan partisipatif. Proses pembahasan APBD 2020 cacat prosedural yang tertuang di Peraturan Mendagri nomor 33 rahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Kami meminta kejaksaan, Polisi, dan KPK berinisiatif masuk,” tegas Ramli, Rabu (28/08/2019) di Kantornya.

Dirinya pun mengingatkan bahwa, soal transparan bahwa bagaimana mendorong agar dokumen pendukung rancangan yang sebenarnya adalah dokumen yang sangat strategis bagaimana warga bisa terlibat memastikan program itu sudah tepat guna dan lain lainnya.

“Seharusnya dokumen dukungan seperti itu bisa diakses secara mudah dan diumumkan kepada masyarakat sebelum proses penetapan atau kepada masyarakat di masa pembahasan. Sehingga warga bisa berpartisipasi secara penuh karena tanpa dokumen ini tanpa ada transparansi kita tidak mungkin mengharapkan ada partisipasi nah harapannya dokumen dokumen ini menjadi dokumen yang bisa diakses secara mudah oleh publik,” pungkasnya.

Disebutkanya pemerintah harus akui bahwa, 50 persen perbaikan gempa belum selesai apalagi urusan menangani korban gempa belum pulih, kemudian pemerintah provinsi lagi lagi rajin memotong anggaran termasuk untuk fasilitator gempa.

Baca Juga:

“Itu kan enggak jadi diadakan untuk yang 500 orang fasilitator itu karena untuk efisiensi, tapi kenapa kok kunker kayak gitu. Kemudian kami minta pertanggungjawabannya itu apa sih hasilnya uang rakyat yang sudah mereka gunakan selama kungker, apalagi ini kan negara-negara eropa. Tempat mereka kunker Turki, Swiss, Belanda. Kita juga bingung seharusnya dana Rp3,5 miliar kalau digunakan untuk masyarakat korban gempa itu kan sangat berguna sekali sudah mereka di akhir masa kerjanya sempat sempat bersikeras lagi mau membahas RAPBD sangat gak logis ini. Jadi mereka enggak bener bener memikirkan nasib rakyat NTB padahal angka kemiskinan kita bertambah 20 persen ya ngeri kan, itu statement kepala dinas sosial,”ungkapnya.

(pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here