Akhirnya, Pemda KLU Serahkan Pengelolaan Sampah Tiga Gili ke KSM
Akhirnya, Pemda KLU Serahkan Pengelolaan Sampah Tiga Gili ke KSM

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) telah menyerahkan pengelolaan sampah Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Demikian disampaikan Kepala Dinas DLPKP KLU H Rusdi saat menggelar sosialisasi terkait penanganan sampah di kantornya, Rabu (30/1).

“Kita serahkan pengelolaan sampah ke KSM ini dan petugas kebersihan di sana harus jadi anggota KSM,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dikatakannya, KSM yang akan bertanggung jawab terkait sampah di tiga gili saat ini sudah terbentuk di masing masing dusun. Dimana, setiap kelompok tersebut sudah diberikan surat kuasa (SK) melalui desa untuk mengelola sampah.

“Nanti akan ada uji coba dulu. Sistem pemilahan sampah, mana yang organik dan non-organik, jadi kita hanya bawa sampah ke darat itu yang benar benar tidak bisa dikelola,” ujarnya.

Pihaknya berharap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini juga menjadi bagian daripada edukasi yang dilakukan DLHPKP. Pasalnya, dengan demikian masyarakat paling tidak tahu ada sejumlah sampah yang memang benar bisa dikelola.

“Kita sebanarnya tidak ingin investor juga masuk di sana untuk mengelola. Kalau masih bisa masyarakat, makanya kita gunakan KSM supaya bisa berdampak juga pada ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, ketua KSM Gili Trawangan H Malik mengatakan, pihaknya siap untuk mengelola sampah maupun memungut retribusi bagi pemda. Hanya saja, regulasi harus jelas dan ada rekomendasi operasional dari dinas. Dengan demikian tidak ada hal yang dikhawatirkan sebagaimana terungkapnya kasus Operasi Tangkat Tangan (OTT) yang melibatkan mantan Kadus Gili Trawangan H Lukman beberapa tahun lalu.

“Ini kendala kita. Kita mendorong rekomendasi itu dengan adanya regulasi, agar kami tidak ragu lagi untuk memungut,” cetusnya.

Di sisi lain, Basok Rawi Ketua KSM Gili Air menambahkan, sampah sampah di pulau tersebut selama ini dikumpulkan oleh masyarakat dan dibawa ke darat dengan dibantu oleh personil DLHPKP. Saat ini jumlah pungutan bervariasi mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2 Juta.

“Sementara ini kan belum ada TPS dan kita tetap bekerjasama dengan LH,”pungkasnya.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here