LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Burhan M. Nur angkat bicara terkait polemik pengadaan beras melalui dana aspirasi anggotanya yang diduga menyalahi aturan Bawaslu.

Menurutnya, aspirasi beras ini jelas pengadaannya melalui dinas sosial. Dana tersebut, lanjutnya berasal dari DPRD yang sudah ditentukan ke masyarakat kemana akan didistribusikan.

“Artinya pengadaan beras ini dianggarkan oleh anggota DPRD secara umum. Kemudian dia (para anggota dewan.red) mengarahkan secara langsung ke masyarakat korban gempa,” ungkapnya kepada wartawan, rabu (2/1).

Dikatakannya, terkait polemik ini, tambah sekjen DPC Demokrat itu, Bawaslu jangan berandai-andai. Kalau bisa rill saja turun langsung mengecek. Jika tidak sesuai dengan aturan yang ada silahkan Bawaslu menindak.

“Kan bawaslu punya kapasitas dan wewenang terhadap hal itu. Paling tidak mereka memanggil atau meminta keterangan anggota dewan bersangkutan seandainya ada dianggap sebagai pelanggaran pemilu,” ujarnya.

“Ya silahkan, kita serahkan kepada bawaslu untuk menindak secara propesional,” sambungnya lagi.

Namun demikian, ia menilai, para oknum anggota dewan ini memberikan beras tersebut sebagai kapasitas mereka selaku anggota DPRD. Pihaknya merasa hal itu sah -sah saja dilakukan.

“Tetapi jika mereka memberikan beras tersebut lalu menyampaikan bahwa harus pilih saya di pileg ya jelas itu salahi aturan. Dan sepanjang dia tidak menggunakannya sebagai alat kampanye dan menyertakan atribut ya ndak jadi masalah. Kalau mereka melakukan hal demikian ya jelas salah dan pelanggaran. Pokoknya kita serahkan ke Bawaslu saja,”tandasnya.

Sebagai pemahaman, agar hal serupa tidak terjadi lagi. Menurut Burhan sebaikanya kembali kepada diri pribadi anggota dewan itu sendir. Jika sudah yakin akan memberikan aspirasinya kepada masyarakat tentu sosialisasi segala macam harus sudah diberikan.

“Disosialisasikan dulu lah kepada masyarakat bahwa nanti akan diberikan beras. karena itu kan juga tergantung permintaan masyarakat karena panen gagal saya rasa itu sangat penting. Tapi kalau bisa anggota dewan tidak turun langsung menyerahkan kan masyarakat pasti tau ini dari siapa dan aspirasi siapa,” kata Burhan.

Diketahui, pengadaan beras untuk masyarakat korban gempa di KLU melalui dana aspirasi menuai perotes dari Bawaslu setempat. Lantaran ada oknum dewan yang menyerahkan atau membagikan secara langsung beras tersebut pada warga.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here